RRI.CO.ID, Yogyakarta - Persoalan transportasi laut rute Gresik–Bawean menjadi sorotan dalam sarasehan Halal Bihalal (HBH) Bawean Internasional 2026 di Yogyakarta, Sabtu 11 April 2026. Isu ini disebut sebagai persoalan klasik yang dikeluhkan warga Bawean sejak lama, namun belum mendapat perhatian dari Pemda Gresik.

Salah satu tokoh Bawean, Prof. Dr. Sulaiman R., membeberkan fakta di lapangan terkait mahalnya harga tiket kapal Express Bahari yang mencapai Rp200.000 (Executive) dan 255.000 (VIP). Padahal, tiket kapal yang sama rute Kalianget Madura-Pulau Kangean ditarif Rp100.000 (Executive) dan Rp125.000 (VIP).

Adapun jarak dari Pelabuhan Gresik ke Pulau Bawean berkisar 80 mil laut atau sekitar sekitar 120 Km. Sementara jarak dari Pelabuhan Kalianget, Madura ke Pulau Kangean berkisar 89 mil laut atau sekitar 143 Km.

Selain tarif yang mahal, Sulaiman juga mempertanyakan sulitnya akses pembelian yang terus berulang tiap tahun. Tanpa ada upaya memperbaiki secara konkret baik dari perusahaan maupun pihak Pemda Gresik.

Kondisi tersebut bahkan disebut semakin parah saat momentum libur panjang seperti arus mudik Lebaran. Menurutnya, masalah ini seolah sengaja dibiarkan, sehingga tata kelola layanan penyeberangan dianggap belum berpihak pada masyarakat.

“Masalahnya bukan hanya mahal, tapi tiket juga sulit didapat. Ini menunjukkan ada problem sistemik dalam pengelolaan tiket dan distribusinya,” ujar Prof. Sulaiman.

Diketahui, saat ini terdapat dua moda utama yang melayani rute Gresik–Bawean. Selain kapal swasta Express Bahari ada juga KMP Giliiyang milik ASDP.

Menurutnya, tiket Express Bahari yang dipatok Rp200.000 (Executive), namun di lapangan, harga tiket kelas executive ini kerap melonjak hingga Rp250.000. Sementara tiket KMP Giliiyang ditarif Rp80.000 dan relatif tidak ada masalah.

Berdasarkan data survei yang dipaparkan Prof. Sulaiman, sebanyak 54 persen warga Bawean menilai harga tiket tersebut mahal. Kemudian, 20 persen warga bahkan menyebut sangat mahal.

Persoalan sulitnya akses informasi kapal juga disebut memperburuk keadaan. Sebanyak 66 persen masyarakat Bawean tidak mengetahui agen resmi maupun kontaknya, menunjukkan minimnya transparansi dari operator kapal.

Praktik Calo dan Sistem Dinilai Amburadul

Tak hanya soal harga, 75 persen warga Bawean juga mengaku kerap kesulitan mendapatkan tiket. Baik saat berangkat dari Gresik maupun dari Bawean.

Situasi ini pun kemudian membuka ruang bagi praktik percaloan di penginapan dan kawasan pelabuhan. Fenomena di lapangan menunjukkan tiket online cepat habis dalam hitungan menit, namun muncul di tangan calo dengan harga lebih tinggi tanpa kontrol.

Kondisi tersebut dinilai sebagai indikasi kebocoran terkait distribusi tiket. “Ini bukan sekadar kelangkaan tiket, tapi indikasi kuat adanya kebocoran distribus, sistemnya harus dibenahi total,” katanya.

Prof. Sulaiman menyebut, lemahnya pengawasan dan ketiadaan sistem distribusi tiket yang transparan membuat masyarakat kerap menjadi korban. Dalam situasi tertentu, warga bahkan harus menunda perjalanan penting karena tidak mendapatkan tiket.

Usulan Tegas untuk Pemkab Gresik

Sebagai solusi, Prof. Sulaiman mendorong langkah tegas Pemerintah Kabupaten Gresik, khususnya saat perpanjangan kontrak dengan operator kapal. Ia mengusulkan beberapa langkah strategis, antara lain:

- Pengoperasian dua kapal pulang-pergi (PP) mulai H-10 hingga H+10 Lebaran

- Penjualan tiket hanya melalui aplikasi, loket, dan agen resmi

- Publikasi terbuka daftar agen resmi beserta kontaknya

- Penegakan aturan identitas penumpang dan kesesuaian nama di tiket dengan KTP

“Jika aturan ini tidak ditegakkan secara konsisten, persoalan klasik akan terus berulang setiap tahun,” ucap Prof. Sulaiman.

Selanjutnya, sorotan juga diarahkan ke Pemkab Gresik dan instansi terkait yang dinilai belum maksimal menjamin layanan transportasi publik yang adil dan terjangkau. “Transportasi laut ini urat nadi masyarakat Bawean," kata Sulaiman.

"Jika aksesnya mahal dan sulit, dampaknya bukan hanya mobilitas. Tetapi juga terhadap ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat,” ujarnya menambahkan.

Sarasehan HBH Bawean Internasional diharapkan menjadi momentum penting untuk menyuarakan keresahan kolektif warga Bawean. Agar segera ditindaklanjuti menjadi kebijakan nyata.