DPRK Nabire-Perwakilan Adat Burate Temui Satgas PKH Bahas Wapoga

RRI.CO.ID, Nabire - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire menindaklanjuti informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan di wilayah Wapoga, Papua Tengah. DPRK Nabire sebelumnya melakukan kunjungan ke wilayah tersebut pada 10 September 2026 untuk memperoleh informasi dan melihat langsung kondisi di lapangan.

Hasil kunjungan kemudian disampaikan kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Sebagai tindak lanjut, DPRK Nabire bersama perwakilan Kepala Suku Besar Burate bertemu dengan Komandan Satgas PKH Papua Tengah Kolonel Inf. Anjuanda Pardosi pada 12 September 2026.

Pertemuan tersebut membahas laporan mengenai dugaan aktivitas pertambangan di Wapoga. Sekaligus langkah penanganan yang dapat dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Pada 18 September 2026, Satgas PKH dilaporkan bergerak menuju lokasi yang disebut menjadi titik aktivitas pertambangan. Namun, rombongan tersebut dilaporkan kembali ke Nabire sebelum mencapai lokasi.

Kondisi itu kemudian menjadi perhatian masyarakat adat yang sebelumnya telah menyampaikan laporan melalui DPRK Nabire. Masyarakat berharap terdapat penjelasan mengenai hasil kunjungan tersebut, termasuk kendala yang dihadapi dan rencana tindak lanjut pemerintah.

Di sisi lain, perwakilan masyarakat adat juga menyampaikan aspirasi agar penanganan aktivitas pertambangan di Wapoga turut mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Kepala Suku Besar Burate, Pilep Burate, mengatakan, keberadaan perusahaan yang beroperasi di wilayah Wapoga selama ini dinilai memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Kami menolak keras Satgas PKH turun lagi ke lokasi kami di Wapoga. Lokasi ini adalah piring makan masyarakat. Kebutuhan warga selama ini dipenuhi dari keberadaan perusahaan, jadi tidak boleh ada pembersihan lagi di kawasan operasional," ujar Pilep dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat 2 Oktober 2026.

Aspirasi serupa disampaikan Wakil Kepala Suku Moi dari Kampung Tanah Merah, Dusun Iwom, Nikodemus Orepa. Ia menyebut terdapat dua perusahaan yang beroperasi di kawasan Ular Merah dan Kalibasa.

Menurut Nikodemus, keberadaan perusahaan tersebut selama ini turut mendukung kebutuhan masyarakat. Antara lain dalam bidang pangan, kesehatan, dan pendidikan.

"Selama ini masyarakat Suku Moi terjamin karena ada dua perusahaan di Ular Merah dan Kalibasa. Kami butuh makan, layanan kesehatan, dan pendidikan untuk anak-anak. Pemerintah dulu belum menjangkau kami karena belum kenal, tetapi sejak perusahaan masuk, keberadaan kami mulai dikenal," katanya.

Masyarakat adat berharap proses penanganan yang dilakukan pemerintah dapat memperhatikan kondisi dan kebutuhan warga lokal. Mereka juga menginginkan adanya kepastian mengenai keberlanjutan kerja sama dengan perusahaan yang selama ini beroperasi di wilayah tersebut.

Di tengah adanya laporan mengenai dugaan aktivitas pertambangan yang perlu ditindaklanjuti, masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan kejelasan mengenai status kegiatan di lapangan. Termasuk hasil penanganannya.

Persoalan di Wapoga dinilai tidak hanya berkaitan dengan aspek penertiban kawasan hutan. Tetapi juga menyangkut kepastian penghidupan masyarakat, perlindungan hak masyarakat adat, serta keberlanjutan pembangunan di wilayah tersebut.

Untuk itu, masyarakat berharap seluruh pihak terkait dapat mengedepankan koordinasi dan memberikan informasi resmi mengenai langkah selanjutnya. Termasuk hasil penanganan Satgas PKH terhadap laporan yang telah disampaikan DPRK Nabire.