Pastikan Distribusi Logistik Lancar, Wapres Tinjau Dermaga Nabire

RRI.CO.ID, Nabire - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Dermaga Niaga Pelabuhan Nabire, Senin 20 April 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi logistik di Papua Tengah.

Kegiatan ini merupakan bagian arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan konektivitas nasional. Infrastruktur pelabuhan dinilai penting mendukung distribusi barang di kawasan timur Indonesia.

Wapres menerima paparan dari Kepala Unit Pelayanan Pelabuhan Kelas II Nabire, Ewanggen Kokoya. Dalam kesempatan itu, Ewanggen menjelaskan panjang dermaga sekitar 227 meter dengan lebar mencapai 12 meter.

Menurutnya, keterbatasan ruang sandar membuat kapal tidak dapat bersandar secara bersamaan. Kapal kargo harus menunggu ketika dermaga digunakan kapal penumpang.

“Kapal penumpang sandar lebih dulu di dermaga. Kapal kargo harus menunggu di luar pelabuhan,” ujar Ewanggen.

Ia juga menyoroti keterbatasan fasilitas trestle yang menghambat proses bongkar muat barang. Saat ini fasilitas tersebut digunakan secara bergantian antara penumpang dan kargo.

“Kami membutuhkan tambahan trestle untuk mendukung aktivitas pelabuhan. Dengan itu, bongkar muat bisa berjalan lebih optimal,” katanya.

Selain itu, kapasitas dermaga dinilai belum memadai untuk kontainer berukuran 40 feet. Kondisi tersebut membuat aktivitas logistik belum berjalan maksimal.

Sebagai solusi, pihak pelabuhan mengusulkan perpanjangan dermaga dan penambahan fasilitas pendukung. Pengembangan ini dianggap penting untuk meningkatkan kapasitas layanan pelabuhan.

Ewanggen menyebut Pelabuhan Nabire melayani kebutuhan logistik delapan kabupaten di wilayah sekitar. Sekitar 80 persen kebutuhan masyarakat bergantung pada pelabuhan tersebut.

Wapres menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi antarinstansi terkait. Ia meminta pemerintah daerah memaksimalkan peran pelabuhan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan pelabuhan diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah di Papua Tengah. Selain itu, memperlancar distribusi logistik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.