BAZNAS dan LAN RI Bahas Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Zakat

RRI.CO.ID, Jakarta - BAZNAS RI bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI membahas kolaborasi untuk memperkuat tata kelola dan kelembagaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Pembahasan berlangsung dalam audiensi di Gedung LAN RI, Jakarta, Senin, 14 September 2026.

Wakil Ketua BAZNAS RI Dr. H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si., mengatakan penguatan kelembagaan diperlukan untuk mengoptimalkan potensi zakat nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus pengentasan kemiskinan.

“Potensi zakat nasional kita sangat luar biasa besar dan BAZNAS memegang peran vital dalam ekosistem ini. Namun, untuk mengoptimalkannya, penguatan kelembagaan BAZNAS menjadi hal yang mutlak,” tegas Zainut.

Menurut Zainut, penataan kelembagaan mencakup hubungan BAZNAS pusat dan daerah serta relasi dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Penataan juga diperlukan untuk memperjelas pembagian peran BAZNAS dengan Kementerian Agama serta fungsi BAZNAS sebagai regulator dan operator.

Zainut menambahkan, penguatan kelembagaan menjadi langkah konkret BAZNAS dalam melaksanakan dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hasil kolaborasi dengan LAN diharapkan dapat menjadi masukan strategis dalam penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

“Langkah kolaborasi dengan LAN ini menjadi momentum penting untuk melaksanakan dan menindaklanjuti putusan MK secara tepat. Kami berharap proses ini menghasilkan masukan strategis yang mendasari penyusunan revisi UU Pengelolaan Zakat,” ujarnya.

Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI Widhi Novianto, S.Sos., M.Si., menyatakan kesiapan LAN mendampingi BAZNAS dalam melakukan analisis kelembagaan secara kolaboratif. LAN juga dapat memfasilitasi survei persepsi masyarakat terhadap kelembagaan BAZNAS.

“Jika dibutuhkan, kami juga dapat memfasilitasi survei persepsi masyarakat terhadap kelembagaan BAZNAS, mengingat tingkat kepercayaan publik sangat berpengaruh terhadap besaran zakat yang disalurkan,” ujarnya.

Widhi menjelaskan terdapat tiga prinsip yang perlu diperhatikan dalam penataan organisasi, yakni structure follows strategy, agile organization, dan compatible organization. Ketiganya menekankan pentingnya kesesuaian struktur dengan strategi, kemampuan beradaptasi, serta ketersediaan sumber daya.

“Ketiga prinsip tersebut menegaskan bahwa struktur bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memastikan strategi dapat dilaksanakan dan kinerja dapat tercapai,” ucapnya.

Penelaah Teknis Kebijakan LAN RI Evy Trisulo Dianasari, S.H., M.H., mengatakan BAZNAS tetap dapat ditempatkan sebagai lembaga nonstruktural dengan karakteristik sui generis. Karakteristik tersebut perlu ditegaskan dalam rancangan perubahan undang-undang.

“Jika BAZNAS tetap menggunakan bentuk lembaga nonstruktural, karakteristik sui generis BAZNAS perlu ditegaskan dalam rancangan perubahan undang-undang. Karakteristik tersebut antara lain berkaitan dengan independensi, dimensi religius, kewenangan pengelolaan, hubungan pusat dan daerah, serta tata kelola sumber daya manusia,” ujarnya.

Evy juga menekankan pentingnya penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masyarakat. Keterlibatan publik dinilai menjadi salah satu unsur penting dalam membangun tata kelola BAZNAS yang kredibel.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Biro Hukum dan Kelembagaan BAZNAS RI Mulya Dwi Harto serta Kepala Bagian Peraturan dan Produk Hukum Mohammad Indra Hadi. Hadir pula Kepala Divisi Riset, Kajian dan Pengembangan Muzaki Abdul Aziz Yahya Saoqi beserta jajaran BAZNAS RI.