Pansus Papua DPD RI Desak Evaluasi Nasional Penanganan Konflik Papua
- 12 Sep 2026 12:10 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI Dr. Filep Wamafma mendorong evaluasi nasional penanganan konflik di Papua pasca insiden penembakan tiga aparatur pemerintah di Jayawijaya pada 9 September 2026.
- Peristiwa penembakan menunjukkan bahwa masyarakat sipil, khususnya aparatur pemerintah, menjadi kelompok yang sangat rentan dalam konflik bersenjata di Papua.
- Dr. Filep Wamafma meminta pemerintah untuk segera merespons kejadian tersebut dengan tindakan konkret agar kekerasan serupa tidak terus berulang di masa depan.
RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI, Dr. Filep Wamafma, mendorong evaluasi nasional terhadap penanganan konflik di Papua. Dorongan tersebut disampaikan setelah penembakan tiga warga sipil yang merupakan aparatur pemerintah di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada 9 September 2026.
Filep menilai peristiwa tersebut kembali menunjukkan bahwa masyarakat sipil menjadi kelompok yang rentan dalam konflik bersenjata di Papua. Ia meminta pemerintah segera menyikapi kejadian tersebut agar kekerasan serupa tidak terus berulang.
“Saya menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban. Mereka menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, tetapi justru kehilangan nyawa dalam situasi konflik,” kata Filep, Jumat, 11 September 2026.
Filep juga menyoroti data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mencatat 42 peristiwa konflik di Papua pada semester I 2026. Dari rangkaian konflik tersebut, tercatat 59 korban meninggal dan 50 korban luka.
Sebanyak 43 korban meninggal merupakan warga sipil, sedangkan delapan korban berasal dari TNI-Polri dan delapan lainnya merupakan anggota kelompok bersenjata. Data tersebut menunjukkan warga sipil menjadi kelompok dengan jumlah korban meninggal paling banyak.
“Perlindungan masyarakat sipil harus menjadi prioritas sekaligus indikator utama keberhasilan kebijakan di Papua. Setiap warga harus bebas dari rasa takut dan ancaman, berhak hidup, bekerja, bersekolah, berobat, bepergian dan memperoleh pelayanan pemerintah,” ujarnya.
Menurut Filep, pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas strategi penanganan konflik yang telah berjalan selama ini. Ia menilai evaluasi diperlukan karena meski berbagai pendekatan dan program telah dilakukan, warga sipil masih menjadi korban penembakan.
“Pendekatan keamanan sudah berlangsung lama. TNI-Polri telah dikerahkan dan berbagai operasi telah dilakukan,” ucap Filep.
Ia selanjutnya mendorong Presiden memimpin evaluasi nasional penanganan konflik Papua. Ia meminta evaluasi tersebut disertai peta jalan penyelesaian dengan target waktu, indikator keberhasilan, pembagian tanggung jawab antarlembaga, dan mekanisme pengawasan.
“Saya mendorong Presiden memimpin evaluasi nasional penanganan konflik Papua. Dan menetapkan peta jalan penyelesaian yang memiliki target waktu, indikator keberhasilan, pembagian tanggung jawab antarlembaga, serta mekanisme pengawasan,” ujar Filep.
Filep menyebut perlindungan masyarakat sipil harus menjadi prioritas dalam peta jalan penyelesaian konflik. Perlindungan mencakup jalur pelayanan publik, tenaga kesehatan, guru, ASN, pekerja pembangunan, masyarakat adat, perempuan dan anak, masyarakat mengungsi akibat konflik.
Ia juga menekankan setiap tindakan kekerasan terhadap warga sipil harus diselidiki secara profesional, transparan, dan berdasarkan hukum. Menurutnya, siapa pun pelakunya harus bertanggung jawab atas tindakan kekerasan yang dilakukan.
“Pemerintah perlu memperkuat pendekatan politik, hukum, HAM, pembangunan, dan dialog. Keamanan penting, tapi keamanan tanpa penyelesaian akar konflik tidak cukup untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan,” kata Filep.
Sebagai Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI, Filep menegaskan ukuran keberhasilan penanganan konflik bersenjata di Papua harus memprioritaskan nyawa masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya memberikan rasa aman sepenuhnya bagi masyarakat di wilayah konflik.
“Presiden harus mengambil keputusan sekarang. Lindungi masyarakat sipil, hentikan siklus kekerasan, dan bangun jalan penyelesaian konflik Papua yang permanen, bermartabat, terukur, dan berkeadilan,” ucap Filep.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....