Pemerintah Renovasi Ratusan Rumah Rusak akibat Kerusuhan di Papua Pegunungan

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah memprioritaskan merenovasi 333 rumah yang rusak akibat konflik sosial di Provinsi Papua Pegunungan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan pemulihan harus dilakukan secara cepat.

Djamari mengatakan itu dalam "Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Pascakonflik Sosial di Provinsi Papua Pegunungan", di Jakarta, Rabu 9 September 2026. Dua kabupaten di provinsi itu yaitu Jayawijaya dan Lanny Jaya dilanda kerusuhan sosial beberapa waktu lalu.

Ratusan rumah penduduk dan fasilitas umum hancur akibat kerusuhan itu. "Jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama, artinya semua harus bergerak cepat," katanya.

Djamari mengatakan pemerintah pusat dan daerah mempercepat pemulihan dengan memprioritaskan kebutuhan mendasar rakyat. Kebutuhan tersebut meliputi renovasi ratusan rumah, jembatan, sekolah, ruang SD, dan satu pendidikan anak usia dini (PAUD).

"Yang utama adalah yang dilaporkan oleh Bupati, yaitu ada 333 rumah, 1 jembatan, 2 sekolah, 2 ruang sekolah SD, dan 1 PAUD," ujarnya. Djamari juga meminta setiap unsur pelaksana memiliki penanggung jawab yang jelas.

Djamari mengatakan akan mengirimkan surat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk memastikan koordinasi antar kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah proses pemulihan terhambat akibat persoalan koordinasi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemulihan pascakonflik tidak cukup membangun infrastruktur yang rusak. Pemerintah juga harus memastikan kehidupan masyarakat kembali pulih sekaligus mencegah konflik sosial serupa kembali terjadi.

"Ini memang PR berat kita. Ke depan, pendekatan kultural menjadi lebih penting," kata Pratikno.

Pratikno menilai penanganan konflik harus diawali dengan pemahaman yang tepat mengenai persoalan di lapangan. Pemerintah perlu menjalankan langkah jangka pendek untuk memulihkan kehidupan masyarakat secepatnya.

Sementara itu, penanganan jangka menengah diarahkan untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang menjadi akar konflik. Ia juga meminta pemerintah daerah melakukan pendataan secara cepat dan akurat.

Data yang tepat diperlukan untuk memperlancar proses verifikasi, penganggaran, hingga pelaksanaan agar tidak tumpang tindih. "Kalau pendataan tidak akurat, verifikasi tidak cocok, itu akan butuh waktu lama," ujarnya.

Konflik sosial yang terjadi merupakan bentrokan antarkelompok masyarakat Lani dan Yali yang terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Konflik tersebut juga melibatkan warga asal Kabupaten Lanny Jaya, Mei 2026.

Bentrokan dipicu persoalan yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas dan kasus pembunuhan seorang perempuan. Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi bentrokan antarkelompok yang menyebabkan korban jiwa, dan warga mengungsi.

Polda Papua pada Selasa (19/5) mencatat sebanyak 874 warga mengungsi akibat konflik tersebut. Pemerintah selanjutnya memfasilitasi perdamaian kelompok yang bertikai melalui prosesi adat patah panah dan melepas tali busur.

Prosesi perdamaian itu melibatkan Pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, aparat keamanan, serta tokoh adat dan agama.

Pemerintah kini mendorong percepatan pemulihan agar masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.