RRI.CO.ID, Jakarta - Hasil riset nasional Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 63,2 persen. Angka tersebut dinilai menjadi modal penting bagi pemerintah untuk memperkuat kinerja sekaligus menjawab sejumlah catatan masyarakat.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia Masduri Amrawi mengatakan angka 63,2 persen menunjukkan masih kuatnya keyakinan publik terhadap pemerintahan saat ini. Menurutnya, dukungan tersebut perlu diikuti kebijakan yang memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Angka 63,2 persen ini bukan sekadar statistik, melainkan amunisi politik dan sosial yang kuat bagi duet Prabowo-Gibran untuk segera mengeksekusi lima rumusan kebijakan strategis demi mengatrol kesejahteraan rakyat secara nyata dan bisa memulihkan kepuasan kerja pada publik,” kata Masduri, Senin, 31 Agustus 2026.

Tingkat kepercayaan tersebut juga sejalan dengan penilaian masyarakat terhadap sejumlah sektor pelayanan pemerintah. Bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan masing-masing mencatat tingkat kepuasan di atas 60 persen.

Poltracking merekomendasikan sejumlah langkah strategis untuk memanfaatkan momentum tersebut. Salah satunya adalah menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperluas penciptaan lapangan kerja.

Penguatan jaring pengaman sosial, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), juga dinilai penting untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga konsumsi masyarakat sekaligus meredam tekanan ekonomi kelompok rentan.

Rekomendasi berikutnya adalah mengevaluasi dan mempertajam pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah. Program seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu dijalankan secara tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

“Melalui pijakan kokoh 63,2 persen ini, Presiden Prabowo memiliki keleluasaan penuh untuk mengambil langkah terukur yang diperlukan, mulai dari perombakan kabinet hingga penguatan komunikasi,” ujar Masduri.

Poltracking juga menekankan pentingnya komitmen terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Menurut lembaga tersebut, kepemimpinan yang kuat diperlukan untuk menjaga wibawa institusi penegak hukum sekaligus memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum.

Selain itu, keharmonisan hubungan Presiden dan Wakil Presiden dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga efektivitas pemerintahan. Kesolidan pemerintah juga perlu berjalan beriringan dengan mekanisme checks and balances agar kehidupan demokrasi tetap sehat dan produktif.

Temuan survei tersebut menunjukkan adanya modal kepercayaan publik yang cukup kuat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, dukungan tersebut perlu dijawab melalui kinerja yang terukur, kebijakan yang tepat sasaran, serta kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat.

Dengan demikian, angka kepercayaan 63,2 persen tidak semata menjadi capaian politik, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan. Pemerintah perlu memastikan setiap program prioritas memberikan manfaat nyata dan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.