Papua Tengah Siapkan Pemulihan Pelayanan Publik di Puncak Pascakerusuhan

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan langkah pemulihan pelayanan publik di Kabupaten Puncak. Ini akibat kerusuhan di Ilaga menyebabkan rusaknya belasan kantor pemerintahan.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan pemerintah provinsi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan selama proses penanganan dan pemulihan pascakerusuhan.

Hal itu disampaikan Meki saat memimpin Rapat Koordinasi Terpadu di Ilaga, Kabupaten Puncak, Jumat 14 Agustus 2026. Ia menegaskan Pemprov Papua Tengah akan terus mendampingi Pemerintah Kabupaten Puncak dan masyarakat dalam menghadapi situasi tersebut.

"Kita tidak akan membiarkan mereka berjalan sendiri, kita akan terus bersama-sama dengan masyarakat di Ilaga. Sejumlah pimpinan OPD telah kami utus lebih dulu ke Ilaga untuk membantu penanganan pascakejadian," kata Meki dalam keterangan, Jumat 14 Agustus 2026.

Pemprov Papua Tengah bersama Pemkab Puncak kini memprioritaskan inventarisasi kerusakan gedung, peralatan, serta dokumen pemerintahan. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pemerintahan yang terdampak.

Pemerintah juga menyiapkan fasilitas alternatif atau ruang kerja sementara agar pelayanan publik tidak terhenti meskipun sejumlah kantor mengalami kerusakan. Dari sisi keamanan, pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan langkah pemulihan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

Selain pemulihan fasilitas dan keamanan, pemerintah berupaya membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui dialog dengan berbagai pihak. Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley mengatakan persoalan di Kabupaten Puncak menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.

Karena itu, diperlukan sinergi berbagai pihak agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. Rapat koordinasi tersebut menyepakati percepatan perbaikan dan rehabilitasi kantor pemerintahan yang terdampak.

Pemerintah juga mendorong penyelesaian persoalan penyaluran Dana Desa secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Komunikasi dan dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat juga akan ditingkatkan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik kembali.

Kerusuhan di Ilaga, Kabupaten Puncak, terjadi pada Selasa (11/8) malam. Peristiwa tersebut dipicu polemik penyaluran Dana Desa tahap pertama Tahun Anggaran 2026. Polda Papua Tengah kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara terhadap 18 kantor pemerintahan yang terdampak, baik karena dibakar, dirusak, maupun dijarah.

Meski sejumlah fasilitas pemerintahan mengalami kerusakan, Pemkab Puncak memastikan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Rapat koordinasi di Ilaga turut dihadiri Bupati Puncak, jajaran Forkopimda, para kepala distrik, kepala kampung, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak.