PKP Alokasikan 356 BSPS untuk Benahi Rumah Tidak Layak Huni di Cakung

RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah mengalokasikan 356 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk memperbaiki rumah tidak layak huni di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Program tersebut menjadi bagian penataan kawasan permukiman prioritas sekaligus mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kebijakan saya, satu kecamatan Cakung, rumah yang tidak layak huni kita bereskan dengan bekerja sama. Dananya sudah siap, orangnya sudah siap, dan segera dimulai minggu depan 18 Agustus, dan tahun ini harus selesai," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Cakung, Jakarta Timur, Kamis, 13 Agustus 2026.

Menurut Maruarar, program BSPS tidak hanya berfokus memperbaiki rumah masyarakat yang tidak layak huni. Pelaksanaannya juga diharapkan menggerakkan roda perekonomian melalui sektor konstruksi, perdagangan bahan bangunan, hingga usaha mikro.

"Setiap rumah itu ada dua orang yang bekerja. Jadi, ada ribuan orang yang bisa bekerja," ujarnya.

Maruarar juga mengatakan program penataan tersebut merupakan bagian dari target perbaikan rumah di Jakarta Timur tahun ini. Menurutnya, sebanyak 1.050 unit rumah terdata di tujuh kelurahan ditargetkan.

"Yang penting, di Cakung ini tahun ini harus selesai semua. Karena Jakarta Timur ini kan bukan ini saja, jadi ada tujuh kelurahan,” kata Ara.

“Total ada 1.050 unit. Jadi, kita selesai harus Desember, itu serapan harus selesai di Cakung,” ujarnya.

Ia menjelaskan pelaksanaan program dilakukan secara bertahap setelah melalui proses pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan. Tahapan tersebut dilakukan agar bantuan tepat sasaran sesuai ketentuan program BSPS.

Selain memperbaiki rumah, pemerintah juga menyiapkan sejumlah program pendukung bagi MBR. Salah satunya melalui sertifikasi tanah gratis bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Menteri Ara juga mendorong masyarakat memanfaatkan pembiayaan melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Menurutnya, bunga pembiayaan PNM telah diturunkan sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat.

"PNM sudah diturunkan bunganya oleh Presiden Prabowo dari 20 persen lebih menjadi 8 persen. Saya rasa komunitas ini lebih cocok menggunakan PNM," katanya.

Selain itu, pemerintah memperluas akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Maruarar mengatakan plafon KUR Perumahan meningkat dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun pada Juni 2026.

"Untuk pinjaman Rp100 juta ke bawah, tidak perlu jaminan, bunganya hanya 0,5 persen. Kemudian untuk kontraktor, developer, dan toko bangunan, bunganya disubsidi 5 persen selama mereka merupakan UMKM," ujarnya.

Secara keseluruhan, Kementerian PKP mengalokasikan 10.300 unit bantuan bedah rumah di Provinsi DKI Jakarta sepanjang 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan alokasi tahun 2025 yang tercatat sebanyak 158 unit.