PKP Alokasikan 3.000 BSPS bagi Keluarga Berisiko Stunting

RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 3.000 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi keluarga berisiko stunting (KSP). Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan alokasi tersebut disiapkan setelah menerima usulan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga).

Menurutnya, program tersebut menjadi bagian kolaborasi lintas kementerian untuk memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting. Ia meminta proses pendataan dan pelaksanaan program dipercepat agar seluruh bantuan dapat terserap pada tahun ini.

“Kita siapkan 3.000 ya. Jadi ini program strategis untuk masyarakat yang tidak mampu, risiko stunting ya,” ucap Menteri yang akrab disapa Ara tersebut saat pertemuan dengan Menteri Dukbangga di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026.

Menteri Ara juga meminta Kemendukbangga menyiapkan sedikitnya 6.000 calon penerima untuk proses verifikasi. Menurutnya, data tersebut diperlukan agar penerima bantuan benar-benar memenuhi persyaratan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Selain itu, ia juga menjelaskan pemerintah telah menyederhanakan persyaratan penerima BSPS untuk mempercepat penyaluran bantuan. Kini, bukti penguasaan rumah melalui keterangan kepala desa atau lurah sudah dapat digunakan sebagai persyaratan.

Selain itu, kriteria kerusakan rumah juga dipermudah sehingga bantuan dapat segera disalurkan kepada masyarakat. Sebelumnya, lanjut Ara, rumah harus mengalami dua komponen kerusakan, kini cukup satu komponen untuk memenuhi persyaratan.

Sementara itu, Menteri Dukbangga Wihaji mengatakan program tersebut menyasar keluarga berisiko stunting yang tinggal di RTLH. Menurutnya, kondisi sanitasi dan akses air bersih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi risiko stunting.

“Di data kita ada 8,1 juta keluarga yang beresiko stunting, salah satu sebabnya stunting karena memang rumahnya tidak layak huni. Yang mungkin jambannya tidak ada, air bersihnya tidak ada,” ucapnya.

Ia menjelaskan kementeriannya mengusulkan 2.000 unit BSPS bagi keluarga berisiko stunting. Tetapi, dalam koordinasi tersebut, Kementerian PKP menyepakati alokasi sebanyak 3.000 unit untuk mendukung penanganan keluarga sasaran.

Wihaji mengatakan bantuan tersebut sementara diusulkan untuk sembilan provinsi dengan prevalensi stunting yang masih tinggi. Menurutnya, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi dengan angka stunting tertinggi, sehingga memperoleh alokasi terbanyak, sekitar 700 unit BSPS.

Selain NTT, program juga diusulkan untuk provinsi Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Bantuan tersebut juga turut menyasar Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, serta Papua Tengah.

Menurutnya, sasaran program mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta pasangan usia subur (PUS) dalam keluarga berisiko stunting. Program tersebut diharapkan mampu memperbaiki kualitas hunian sekaligus mengurangi faktor risiko stunting akibat kondisi lingkungan yang kurang layak.