Pemprov DKI Alihkan Layanan Transportasi Kepulauan Seribu kepada TransJakarta

RRI.CO.ID, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mengalihkan pengelolaan transportasi dari dan menuju Kepulauan Seribu kepada PT Transjakarta. Ditargetkan hal ini mulai dapat diterapkan pada 2027 dengan tujuan untuk memudahkan mobilitas warga.

Pramono mengatakan transportasi dari berbagai wilayah Jakarta menuju Kepulauan Seribu perlu dibuat lebih mudah. Selain itu, layanan transportasi juga diharapkan semakin efisien dan terintegrasi.

“Mulai tahun depan transportasi dari wilayah Jakarta ke Kepulauan Seribu akan lebih mudah dan efisien,” ujarnya, Selasa 11 Agustus 2026. “Kepulauan Seribu harus merasa memiliki dan menjadi bagian dari Provinsi DKI Jakarta.”

Menurut Pramono, pengelolaan transportasi Kepulauan Seribu selama ini berada di bawah Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Namun, hal itu nantinya akan dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT TransJakarta.

Pramono berharap warga Kepulauan Seribu akan lebih mudah memperoleh layanan transportasi. Kemudahan tersebut mencakup perjalanan antarpulau maupun menuju daratan utama Jakarta.

Gubernur juga menginginkan warga Kepulauan Seribu mendapatkan akses transportasi yang setara dengan masyarakat di wilayah Jakarta lainnya. Sehingga perjalanan menuju Jakarta Selatan, Utara, Barat, Timur, hingga Pusat menjadi lebih mudah.

Pramono mengatakan pengelolaan oleh TransJakarta diharapkan dapat memberikan kepastian layanan ke Kepulauan Seribu. Dengan demikian, warga Kepulauan Seribu tidak kesulitan mendapatkan transportasi ketika melakukan perjalanan pulang maupun pergi.

Rencana tersebut mendapat apresiasi dari Anggota MPR RI dari Kelompok DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris. Ia menilai pengalihan pengelolaan tersebut berpotensi menjadi terobosan dalam pemerataan layanan transportasi.

Fahira menilai peralihan pengelolaan harus disertai perubahan nyata terhadap kualitas layanan. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh sekadar memindahkan pengelola dan armada.

“Ini langkah maju untuk memastikan warga Kepulauan Seribu merasakan layanan transportasi publik yang mudah, terjangkau, terjadwal, aman, dan terintegrasi,” ujar Fahira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.

Ia menegaskan keberhasilan kebijakan tersebut harus diukur dari manfaat yang dirasakan langsung masyarakat. Bukan hanya berdasarkan pihak yang nantinya bertanggung jawab mengelola transportasi.

Fahira menyebut kebutuhan transportasi menjadi salah satu aspirasi utama warga Kepulauan Seribu sepanjang 2026. Menurutnya, salah satu aspirasi yang banyak disampaikan warga adalah hadirnya konsep “JakLingko Laut”.

Transportasi laut digunakan warga untuk bersekolah, berobat, bekerja, berdagang, hingga mengurus berbagai keperluan administrasi. Moda tersebut juga dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan melakukan perjalanan menuju daratan utama.