Pemprov DKI Siapkan Skema WFH ASN Pascakebakaran Gedung Bapenda DKI
- 08 Agt 2026 17:00 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Pemprov DKI menyiapkan skema bekerja dari rumah (WFH) secara bergantian bagi sekitar 1.000 aparatur sipil negara (ASN) yang berkantor di Gedung Bapenda DKI.
- Gubernur DKI Pramono Anung mengatakan, hal ini untuk menjaga pelayanan pemerintahan tetap berjalan.
- Para ASN akan diatur bekerja dari rumah atau work from home (WFH) secara bergantian.
RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan skema bekerja dari rumah (WFH) secara bergantian bagi sekitar 1.000 aparatur sipil negara (ASN) yang berkantor di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat. Kebijakan itu diterapkan setelah kebakaran melanda gedung tersebut.
Kebakaran terjadi pada Jumat, 7 Agustus 2026 sekitar pukul 21.30 WIB. Api melanda lantai 11 hingga lantai 16 dan berhasil dipadamkan sekitar pukul 02.00 WIB pada Sabtu, 8 Agustus 2026.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, skema kerja sementara disiapkan agar pelayanan pemerintahan tetap berjalan. ASN akan bekerja dari rumah secara bergantian.
Selain WFH, ASN juga dapat berkantor di kantor suku dinas wilayah kota maupun memanfaatkan aset milik Pemprov DKI Jakarta lainnya. Pramono memastikan Gedung Dinas Teknis Abdul Muis telah diasuransikan.
"Alhamdulillah, berkat penanganan yang cepat dan sigap dari Damkar Dinas Gulkarmat DKI Jakarta dengan 37 unit pemadam kebakaran dan 185 personel. Sejauh ini dinyatakan tidak ada korban jiwa," kata Pramono dalam keterangannya, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Gedung tersebut ditempati sejumlah perangkat daerah, antara lain Bapenda, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Kemudian, Dinas Perhubungan, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD), dan Bank Jakarta.
Total sekitar 1.000 ASN berkantor di gedung itu. Pramono memastikan kebakaran tidak berdampak pada keamanan data perpajakan DKI Jakarta serta seluruh data telah dicadangkan secara digital.
"Data perpajakan DKI Jakarta aman karena sudah di-backup secara digital. Sehingga layanan perpajakan tidak terganggu," ujarnya.
Ia menegaskan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Masyarakat diminta tidak khawatir karena seluruh layanan akan tetap berjalan.
"Pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama kita. Masyarakat jangan khawatir, semua layanan akan tetap berjalan," katanya.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....