Menteri Ara Tambah Kuota BSPS Surabaya Menjadi 2.000 Unit
- 05 Agt 2026 09:10 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Menteri PKP Maruarar Sirait menambah kuota Program BSPS di Surabaya menjadi 2.000 unit pada 2026
- Pemerintah menyederhanakan persyaratan BSPS agar masyarakat berpenghasilan rendah lebih mudah mengakses bantuan perbaikan rumah
- Program BSPS juga memperluas cakupan perbaikan rumah dan didukung pendataan RTLH untuk mempercepat verifikasi penerima
RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menambah kuota Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Surabaya. Penambahan kuota menjadi 2.000 unit pada 2026 bertujuan mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat.
"Kuota bedah rumah di Kota Surabaya yang sebelumnya tahun 2025 sebanyak 187 unit dan tahun 2026 sebanyak 1.096 unit. Hari ini saya naikkan menjadi 2.000 unit untuk tahun 2026," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu, 5 Agustus 2026.
Selain menambah kuota, Kementerian PKP juga menyederhanakan persyaratan bagi calon penerima Program BSPS. Ara menyebut kebijakan tersebut dilakukan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lebih mudah memperoleh bantuan perbaikan rumah.
"Jangan membuat yang mudah menjadi sulit. Pemerintah justru harus membuat yang sulit menjadi mudah dan menggunakan bahasa yang dipahami rakyat," ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan terbaru, calon penerima BSPS tidak lagi wajib memiliki dokumen kepemilikan rumah yang telah diverifikasi. Ara mengungkapkan masyarakat cukup membuat surat pernyataan sesuai persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
Persyaratan tersebut meliputi status sebagai Warga Negara Indonesia dan menempati satu-satunya rumah selama sedikitnya satu tahun. Penerima juga berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan desil satu hingga desil empat serta belum menerima bantuan serupa.
Selain itu, pemerintah juga memperluas cakupan perbaikan rumah melalui regulasi terbaru yang diterapkan pada Program BSPS. Kini, rumah dengan satu komponen rusak sudah dapat memperoleh bantuan perbaikan dari pemerintah.
"Kalau sebelumnya harus kerusakan struktur utama, sekarang satu komponen rumah yang rusak pun sudah bisa diperbaiki. Yang penting rumah masyarakat menjadi lebih layak huni," ucap Menteri PKP itu.
Ara menegaskan pemerintah akan memprioritaskan MBR agar manfaat program tepat sasaran. Ia juga mengapresiasi Pemerintah Kota Surabaya yang memiliki aplikasi pendataan RTLH untuk mempercepat proses verifikasi.
Menurutnya, aplikasi tersebut mempercepat proses verifikasi dan pembaruan data oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya. Melalui Program BSPS, Kementerian PKP terus menghadirkan hunian layak, aman, dan sehat sebagai komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....