RRI.CO.ID, Banda Aceh - Pemulihan Provinsi Aceh pascabencana hidrometeorologi memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi mulai Agustus 2026. Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Sumatra, Safrizal ZA, mengatakan penetapan fase ini akan dilakukan di akhir Juli 2026.

Menurutnya, pemerintah akan menetapkan peralihan fase tersebut pada 30 Juli 2026. Ini setelah Aceh melewati tahapan siaga darurat, tanggap darurat, dan masa transisi tanggap darurat.

"Sedikit lagi, pemulihan Aceh pascabencana meninggalkan tahapan tanggap darurat menuju tahapan pascabencana atau rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada 30 Juli nanti diputuskan masuk fase rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Safrizal di Banda Aceh, Jumat 24 Juli 2026.

Safrizal menjelaskan, terdapat sejumlah indikator yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satunya adalah fungsi pemerintahan di wilayah terdampak yang telah berjalan sepenuhnya.

"Seperti juga di dinas-dinas di Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak parah bencana hidrometeorologi, sudah pulih. Praja IPDN diterjunkan selama dua bulan di kabupaten tersebut guna memulihkan infrastruktur pemerintahan," ujarnya.

Ia mengatakan, layanan kesehatan masyarakat juga telah berjalan normal. Meski demikian, sejumlah puskesmas masih memberikan pelayanan dari bangunan lain karena gedung utama sedang dalam proses rehabilitasi.

Sementara itu, sektor pendidikan juga mulai pulih. Proses belajar mengajar berlangsung lancar meski masih terdapat sejumlah sekolah yang bangunannya rusak dan harus menumpang di lokasi lain.

"Jumlah sekolah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh mencapai 3.120 unit dan sebanyak 41 sekolah direlokasi. Aktivitas sekolah-sekolah tersebut sudah pulih," kata Safrizal.

Di sektor transportasi, seluruh akses jalan darat telah kembali berfungsi dan dapat dilalui. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan akan menjadi salah satu fokus pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dari sisi ekonomi, aktivitas pasar masyarakat juga berangsur normal. Dari 127 pasar yang terdampak bencana hidrometeorologi, sebagian besar telah kembali beroperasi.

"Ini berarti aktivitas ekonomi masyarakat sudah normal, walau belum pulih 100 persen," katanya. Safrizal menambahkan, salah satu fokus utama dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi adalah penyelesaian pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana.

Saat ini, pembangunan hunian tetap baru mencapai 4,9 persen. Atau sekitar 401 unit dari total kebutuhan 37.373 unit.

"Tahun ini, sudah ada alokasi anggaran sekitar Rp2 triliunan untuk pembangunan hunian tetap tahap pertama. Ada dua kategori hunian tetap yang dibangun yakni komunal dan insitu. Syarat pembangunannya harus di zona aman," ujar Safrizal.