RRI.CO.ID, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dinilai mulai menjadi sasaran tekanan politik. Tekanan tersebut tidak selalu muncul secara terbuka, tetapi dinilai terlihat dari pola sorotan terhadap sejumlah sektor strategis di bawah kepemimpinannya.

Pemerhati masalah sosial Jakarta, Rijal AY, menilai perhatian belakangan ini mengarah kepada dua badan usaha milik daerah (BUMD) yang selama ini mencatatkan kinerja positif. Serta berperan penting dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, yakni PAM Jaya dan Bank Jakarta.

“Pertanyaannya, apakah ini sekadar pengawasan yang wajar, atau sudah menjadi bagian dari pemanasan menuju kontestasi politik 2029?,” kata Rijal dalam keterangannya, Kamis

23 Juli 2026.

Menurutnya, pola sorotan terhadap kedua BUMD tersebut terkesan sistematis. Isu yang muncul dinilai tidak hanya menyentuh institusi, tetapi berpotensi mengganggu konsentrasi Pramono dalam merealisasikan berbagai janji kampanye kepada warga Jakarta.

Rijal menilai, dari sisi isu personal, Pramono hingga kini relatif belum terseret persoalan yang menjadi sorotan publik. “Pramono relatif aman dari isu korupsi, karena itu, tidak sedikit yang menilai tekanan politik kemudian bergeser ke berbagai sektor yang berada di bawah kepemimpinannya,” ujarnya.

Ia menilai peningkatan tren positif Pramono tidak semata-mata dibangun melalui pencitraan. Menurutnya, gaya kepemimpinan Pramono yang dinilai lebih sejuk dan tidak gaduh turut menjadi faktor yang membuatnya mendapat perhatian publik.

“Kalaupun tren Pramono naik, bukan hasil polesan pencitraan. Tapi karena gaya Pram yang bikin sejuk dalam memimpin Jakarta, tanpa gaduh, apalagi nyinyir,” katanya.

Lebih jauh, Rijal mengataka, Bank Jakarta dan PAM Jaya memiliki posisi strategis karena tidak hanya mencatatkan perkembangan bisnis. Tetapi juga mendukung berbagai program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bank Jakarta, misalnya, terlibat dalam penyaluran berbagai program bantuan dan layanan sosial. Seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), bantuan bagi warga lanjut usia, hingga beasiswa luar negeri.

Sementara itu, PAM Jaya menjadi salah satu ujung tombak dalam memperluas akses air bersih bagi masyarakat Jakarta. Program tersebut merupakan salah satu agenda penting Pemprov DKI Jakarta.

Sorotan terhadap PAM Jaya menguat setelah terjadi kecelakaan kerja yang menewaskan tiga pekerja di Jakarta Timur. Desakan untuk melakukan perubahan atau evaluasi terhadap jajaran direksi perusahaan daerah tersebut kemudian turut menjadi perhatian publik.

Padahal, PAM Jaya juga tengah mempersiapkan langkah strategis untuk melantai di bursa melalui penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Menurut Rijal, apabila kinerja kedua BUMD tersebut terganggu atau kepercayaan publik terhadapnya menurun, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat yang menjadi penerima manfaat berbagai program.

“Dalam politik, persepsi sering kali sama pentingnya dengan realitas. Mereka yang dinilai memiliki peluang besar di masa depan biasanya akan menghadapi pengawasan, kritik, bahkan serangan politik yang lebih intens,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai dinamika yang terjadi saat ini bisa saja dibaca sebagai bagian dari pemanasan menuju kontestasi politik nasional 2029. Meski demikian, Rijal menegaskan bahwa pembacaan tersebut masih sebatas analisis terhadap dinamika politik yang berkembang.

“Waktu yang akan menjawab apakah berbagai peristiwa ini memang saling berkaitan atau hanya kebetulan belaka,” katanya. Ia lantas mengingatkan agar persaingan politik tidak mengorbankan kepentingan publik.

Sebab, lanjutnya, lebih dari 10 juta warga Jakarta tetap membutuhkan pelayanan publik yang optimal, terlepas dari dinamika dan pertarungan politik yang berkembang. “Yang patut menjadi perhatian adalah jangan sampai persaingan politik mengorbankan kepentingan publik,” ujarnya.