Penghasilan ASN Berkurang, DPRD Bekasi Berharap Pelayanan Publik Tetap Optimal

RRI.CO.ID, Kota Bekasi- Komisi I DPRD Kota Bekasi berharap pelayanan publik di Kota Bekasi tetap berjalan optimal. Serta tidak terpengaruh dengan kebijakan perubahan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Apartur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bekasi.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda berharap kebijakan perubahan besaran TPP tidak mempengaruhi etos kerja para ASN. Hal yang akhirnya berimbas pada kinerja pelayanan publik yang menurun.

"Dengan adanya kebijakan perubahan besaran TPP bagi ASN diharapkan tidak menganggu pelayanan publik di Kota Bekasi. Serta tidak berpengaruh kepada kinerja ASN akibat adanya pengurangan TPP," katanya, Selasa, 7 Juli 2026.

Ia juga menilai, bahwa kebijakan mengubah besaran TPP masih perlu dikaji lebih mendalam. Terutama berkaitan dengan dampaknya baik bagi pelayanan publik maupun bagi keuangan daerah.

Rizki memahami Pemkot harus menyesuaikan belanja pegawai sebesar 30 persen. Sisi lain, ia mendorong agar Pemkot terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menekan persentase belanja pegawai tersebut.

“Sehingga bagaimana suatu kebijakan jangan sampai ada yang merasa dirugikan dan diuntungkan. Jadi kita perlu mengkaji dulu apakah kebijakan ini tepat atau tidak," katanya.

Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Yudianto menyampaikan perubahan besaran TPP harus Pemkot Bekasi lakukan.

Dengan tujuan menjaga kondisi fiskal daerah tetap sehat.

Menurut dia, evaluasi dilakukan karena kondisi fiskal Kota Bekasi sedang tertekan. Karena diakibatkan berkurangnya pendapatan daerah akibat berkurangnya transfer dari Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat.

Di sisi lain, beban belanja daerah bertambah. Karena Pemkot Bekasi harus menyediakan lahan pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dan Flyover Bulak Kapal.

Pemkot Bekasi juga harus menanggung pembiayaan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI). Yang mana sebelumnya dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Dengan kondisi-kondisi seperti itu maka kita harus melakukan berbagai upaya, cara. Tentunya untuk menyeimbangkan fiskal Pemerintah Kota Bekasi," katanya.