RRI.CO.ID, Bekasi - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi akan menelusuri Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang belum taat membayar pajak, terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kepala Bapenda Kota Bekasi, Muhammad Solikhin, mengatakan pihaknya akan mengirimkan surat kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang memuat daftar ASN yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan.

Menurutnya, surat tersebut merupakan bentuk peringatan agar ASN yang bersangkutan segera melunasi kewajiban pajaknya. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak di kalangan ASN.

"Kami juga nanti berkirim surat per organisasi perangkat daerah yang menyatakan pegawai atau ASN bersangkutan belum membayar pajak. Jadi kalau kita mau menertibkan orang lain, kita sendiri juga harus tertib," kata Solikhin, Kamis, 30 Juli 2026.

Selain menyasar ASN, Bapenda Kota Bekasi juga terus mengintensifkan penelusuran kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

"Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih rendah, masih 60 persen. Makanya masyarakat itu perlu diingatkan akan kewajibannya," ujarnya.

Solikhin menambahkan, peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak akan berdampak signifikan terhadap penerimaan daerah. Menurutnya, apabila tingkat kepatuhan meningkat sebesar 10 persen, potensi tambahan penerimaan dari PKB diperkirakan mencapai lebih dari Rp53 miliar.

"Kalau tingkat kepatuhan naik 10 persen saja, potensi tambahan penerimaannya sekitar Rp53 miliar. Tentu ini akan sangat membantu pencapaian target pendapatan daerah," katanya.