RRI.CO.ID, KLUNGKUNG – Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Anom, menegaskan pentingnya Pemerintah Kabupaten Klungkung. Yakni untuk serius menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD yang berlangsung pada Senin, 29 Juni 2026. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Anak Agung Gde Anom dihadiri langsung oleh Bupati Klungkung I Made Satria.

Ketua DPRD menekankan meskipun Kabupaten Klungkung telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025, hal ini tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah. Menurutnya, opini WTP adalah pencapaian yang patut diapresiasi, namun tidak boleh mengabaikan catatan-catatan penting yang masih memerlukan pembenahan.

"Kami mendorong pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan serius," ujarnya Anom. Dalam rekomendasinya, DPRD menyoroti berbagai masalah mendasar.

Termasuk penerimaan pajak daerah yang belum optimal, pengelolaan aset yang perlu ditertibkan. Serta kekurangan volume pada sejumlah proyek pembangunan.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap temuan BPK tidak hanya dicatat, tetapi juga ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Pengelolaan keuangan daerah harus semakin akuntabel dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata dia.

Anom juga menekankan perlunya penyusunan rencana aksi (action plan) yang jelas dan terjadwal. Tepatnya untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK.

"Kami berharap pemerintah daerah dapat segera menyusun langkah-langkah konkret agar semua rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu. Ini adalah tanggung jawab kita semua untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan transparan," kata dia.

Menanggapi hal ini, Bupati Klungkung, I Made Satria, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD. Pihaknya siap untuk menugaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar segera melakukan perbaikan terhadap setiap temuan yang menjadi catatan BPK.

"Kami bertekad untuk mencegah terulangnya masalah yang sama di tahun-tahun mendatang," kata dia. Dengan semangat kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Klungkung, diharapkan kualitas tata kelola keuangan daerah dapat terus ditingkatkan.