PKP Alokasikan BSPS Papua Raya, Alokasi Naik Jadi 22.379 Unit
- 22 Jun 2026 19:45 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Kementerian PKP meluncurkan Program BSPS di Papua Raya dengan alokasi 22.379 unit rumah pada 2026, meningkat dari 1.656 unit pada 2025
- Khusus Provinsi Papua, jumlah penerima BSPS mencapai 4.554 unit, naik dari 851 unit tahun sebelumnya
- Pemerintah mengalokasikan 15.000 unit BSPS untuk kawasan perbatasan sebagai bagian dari target nasional 400.000 unit rumah
RRI.CO.ID, Jayapura - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Papua Raya. Program tersebut ditujukan untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) sekaligus mendukung Program Tiga Juta Rumah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan alokasi program BSPS di Papua Raya meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2026, jumlah bantuan yang disalurkan mencapai 22.379 unit rumah, naik dari 1.656 unit pada 2025.
“Ini peningkatan yang luar biasa dari Pak Menteri Maruarar Sirait atas program bedah rumah dibanding tahun 2025. Terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan,” kata Tito dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin, 22 Juni 2026.
Khusus di Provinsi Papua, jumlah penerima BSPS mencapai 4.554 unit. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu yang tercatat sebanyak 851 unit.
Menurut Tito, tantangan penyediaan hunian layak di Papua masih cukup besar. Berdasarkan data yang ada, sekitar 71.500 rumah di Provinsi Papua masih tergolong tidak layak huni.
“Artinya, di Provinsi Papua hampir satu dari tiga rumah masih tidak layak huni. Di Papua Pegunungan lebih berat lagi, hampir 80 persen, ini menunjukkan tantangan perumahan di Papua Raya masih sangat besar,” ujarnya.
Sebagai bentuk perhatian terhadap kawasan terdepan Indonesia, pemerintah mengalokasikan 15.000 unit BSPS untuk wilayah perbatasan. Jumlah tersebut merupakan bagian dari target nasional sebanyak 400.000 unit rumah pada 2026.
Tito juga mengapresiasi pengelolaan program yang dilakukan secara transparan melalui mekanisme Pengadaan dan Penyaluran Material Tepat Waktu (PTT). Menurutnya, sistem tersebut mendorong keterbukaan dalam pemilihan penyedia bahan bangunan.
“Saya mengapresiasi keterbukaan anggaran yang dilakukan Kementerian PKP sehingga pemilihan toko penyedia bahan bangunan dilakukan secara terbuka melalui proses tender yang transparan,” kata Tito.
Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Ia menegaskan BPS siap mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah melalui penyediaan data yang akurat.
“Kami sangat mendukung Program Tiga Juta Rumah yang menjadi arahan Presiden Prabowo. Program ini akan berhasil apabila semua pihak bahu-membahu mendukung pelaksanaannya,” ujar Amalia.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan material bangunan melalui sistem PTT. Menurutnya, proses tersebut mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga sekitar Rp3 juta per unit rumah.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo berharap pemerintah pusat membantu penyelesaian administrasi sejumlah warga di wilayah perbatasan. Menurutnya, sejumlah warga Kampung Mosso masih tercatat sebagai warga Papua Nugini meski ingin kembali menjadi warga negara Indonesia (WNI).
"Kami berharap pemerintah pusat dapat membantu proses administrasi mereka agar dapat kembali menjadi WNI. Sehingga berbagai program bantuan pemerintah, termasuk BSPS, dapat tepat sasaran," kata Abisai.
Mewakili Kementerian PKP, Plt Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty mengatakan pelaksanaan fisik BSPS di Papua segera dimulai. Program tersebut dijadwalkan berjalan mulai 30 Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada 24 Agustus 2026.
“Pelaksanaan BSPS Tahun Anggaran 2026 di Papua dijadwalkan mulai pada 30 Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada 24 Agustus 2026. Kementerian PKP akan terus mengawal pelaksanaannya agar berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran," ujar Rini.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....