RRI.CO.ID, Jakarta - Jakarta Public Service (JPS) mendukung program Padat Karya yang diinisiasi Pemprov DKI dengan memberikan gaji atau penghasilan setara Upah Minimum Provinsi (UMP). JPS menilai, program yang digagas Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung itu merupakan kebijakan yang tepat di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Direktur Eksekutif JPS, M. Syaiful Jihad, mengatakan, program tersebut dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan di tengah potensi kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal ini akibat meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM).

"Di tengah kenaikan harga BBM yang berpotensi berdampak pada kenaikan harga barang dan kebutuhan sehari-hari, program ini dapat membantu masyarakat memperoleh penghasilan," kata Syaiful dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu 13 Juni 2026.

Menurutnya, kebijakan padat karya merupakan langkah pro-rakyat yang relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Kenaikan harga BBM dinilai berpotensi memicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan barang konsumsi lainnya, sehingga dapat menekan daya beli masyarakat.

Karena itu, Syaiful menilai program padat karya menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli warga, khususnya kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah. "Program padat karya yang digagas Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, merupakan kebijakan yang tepat waktu dan berpihak kepada rakyat," ujarnya.

Ia menjelaskan, program tersebut tidak hanya menyediakan kesempatan kerja sementara. Tetapi juga berfungsi sebagai bantalan sosial yang dapat mengurangi tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Selain itu, Syaiful mengusulkan agar program tersebut memprioritaskan keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan demikian, bantuan dan kesempatan kerja dapat diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

"Prioritas kepada warga yang terdaftar dalam DTKS menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Sehingga, manfaat program dapat dirasakan secara lebih tepat sasaran," katanya.

Syaiful juga mendorong agar peserta program ditempatkan sesuai wilayah domisili masing-masing. Menurutnya, langkah tersebut dapat mengurangi beban biaya transportasi penerima manfaat sekaligus membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di Jakarta.

"Penempatan peserta sesuai wilayah domisili sangat penting. Selain meminimalisir pengeluaran transportasi, kebijakan ini juga membantu mengurangi mobilitas yang berlebihan dan berpotensi menekan kemacetan," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya proses rekrutmen yang terbuka dan transparan. Tujuannya, agar program dapat berjalan optimal serta mendapat kepercayaan masyarakat.

"Transparansi dalam proses rekrutmen harus menjadi perhatian utama, masyarakat harus memperoleh akses informasi yang sama dan memiliki kesempatan yang adil untuk mengikuti program ini. Dengan demikian, program padat karya dapat berjalan akuntabel dan memberikan manfaat maksimal bagi warga Jakarta," ucapnya.

Syaiful berharap program Padat Karya dapat terus diperluas dan menjadi bagian dari strategi Pemprov DKI Jakarta. Khususnya, dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi.

Ia juga mendorong agar program tersebut tidak hanya berfokus pada penyerapan tenaga kerja. Tetapi turut meningkatkan keterampilan para peserta melalui peran aktif Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD).

"Saya berharap program Padat Karya ini juga dapat meningkatkan skill para penerima manfaat. PPKD harus bisa mengambil peran," katanya.