RRI.CO.ID, Jakarta – Ketua DPR, Puan Maharani, menegaskan upaya perlindungan pekerja dari ancaman PHK massal harus dilakukan secara menyeluruh. Caranya melalui penataan regulasi ketenagakerjaan, penguatan sektor padat karya, serta kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan.

Pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan itu sekaligus merespons Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026. Isinya tentang pembentukan Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh.

“Harus mampu jaga keseimbangan antara kepentingan industri dan kesejahteraan pekerja,” ujarnya, Minggu 3 Mei 2026. Menurut dia, negara harus memastikan setiap pekerja memiliki rasa aman terhadap masa depan mereka.

Puan menambahkan ketidakpastian pekerjaan yang menimpa pekerja berpotensi meningkatkan tekanan sosial di tingkat keluarga. “Ini tentang kebutuhan pokok rumah tangga, pendidikan anak-anak, dan berbagai kebutuhan hidup lain,” ucapnya.

Ke depan Puan menggaransi DPR akan terus mengawal kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Termasuk mendorong langkah-langkah konkret dalam mengantisipasi potensi gelombang PHK.

"Ini menjadi sinyal peringatan yang tidak bisa diabaikan karena di sinilah kebijakan pemerintah diuji,” ujarnya. Menurut Puan, target penciptaan 19 juta lapangan kerja dalam lima tahun akan sulit tercapai jika fondasi industri tidak diperkuat.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026. Isinya tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh.

Pada peringatan Hari Buruh Internasional, Jumat 1 Mei 2026, Presiden mengatakan akan membela kepentingan pekerja yang terancam PHK. “Jangan khawatir, kami akan melindungi kepentingan buruh yang diancam PHK,” ujarnya.