RRI.CO.ID, Jakarta - Tokoh adat, akademisi, tokoh agama, hingga organisasi masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) sepakat menjaga kampus tetap netral dari kepentingan politik praktis. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam konsolidasi Forum Gerakan Moral Pendidikan Kalimantan Timur di Samarinda.

Forum yang digelar di Avens Cafe, Jalan A.W. Syahranie, Samarinda itu dihadiri sekitar 39 organisasi masyarakat. Hadir pula Rektor Universitas Mulawarman, tokoh pemuda, tokoh seni budaya, dan berbagai elemen masyarakat Kalimantan Timur.

Dalam forum tersebut, peserta menegaskan Universitas Mulawarman bukan sekadar institusi pendidikan tinggi biasa di Kalimantan Timur. Kampus dinilai sebagai simbol marwah pendidikan daerah yang harus dijaga bersama dari kepentingan politik praktis.

Forum menyampaikan keprihatinan terhadap dinamika Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman yang dinilai mulai memunculkan potensi intervensi politik. Menurut peserta forum, dunia akademik harus tetap berdiri independen dan mengutamakan prinsip meritokrasi serta integritas pendidikan.

Ketua Forum Pembauran Kebangsaan, Syaharie Jaang menegaskan kampus tidak boleh dijadikan arena perebutan pengaruh politik praktis oleh pihak tertentu. Ia mengatakan politisasi pendidikan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi di Kalimantan Timur.

“Ini adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar. Jika kami harus turun langsung hingga kementerian atau Presiden Republik Indonesia, maka kami siap,” kata Syaharie dalam keterangan pers tertulis, Senin, 25 Mei 2026.

Ketua Umum LPADKT, Vendy Meru mengatakan kondusivitas Universitas Mulawarman selama ini harus terus dijaga seluruh elemen masyarakat Kalimantan Timur. Menurutnya, ambisi politik dalam momentum pemilihan rektor tidak boleh merusak stabilitas dunia pendidikan daerah.

Ia menilai masyarakat memiliki tanggung jawab moral menjaga masa depan pendidikan sekaligus stabilitas sosial Kalimantan Timur secara bersama-sama. Vendy juga menyebut Universitas Mulawarman mengalami berbagai kemajuan di bawah kepemimpinan Prof. Abdunnur selama beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, Ketua DAD Kaltim, Viktor Juan menilai persoalan politisasi kampus dapat berdampak terhadap kondisi sosial masyarakat luas. Menurutnya, intervensi politik dalam dunia pendidikan berpotensi memicu konflik horizontal apabila tidak diantisipasi sejak awal.

“Jika pendidikan dipolitisasi, maka potensi konflik di masyarakat itu nyata. Ini tidak boleh diremehkan,” ujarnya.

Tokoh masyarakat Kutai, Awang Irwan Setiawan menegaskan forum tersebut bukan bagian dari gerakan politik praktis tertentu. Ia mengatakan seluruh elemen yang hadir hanya ingin menjaga independensi kampus dan masa depan pendidikan Kalimantan Timur.

Hal senada disampaikan akademisi Prof. Adri Patton yang menilai Universitas Mulawarman mencatat banyak capaian positif dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, menurutnya, proses pemilihan rektor seharusnya lebih menonjolkan gagasan pembangunan kampus dibanding dukungan politik.

Sebagai bentuk komitmen bersama, seluruh peserta forum turut menandatangani surat pernyataan sikap menolak politisasi kampus dan pendidikan tinggi. Surat tersebut nantinya akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Forum Gerakan Moral Pendidikan Kalimantan Timur menegaskan kampus harus tetap menjadi ruang intelektual yang netral dan independen. Mereka juga mengingatkan bahwa masa depan generasi muda dan stabilitas sosial daerah tidak boleh dipertaruhkan oleh kepentingan politik praktis.