RRI.CO.ID, Tanah Datar – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menangani dampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat. Penanganan difokuskan pada pemulihan akses jalan, normalisasi sungai, serta penanganan darurat di sejumlah titik terdampak.

Bencana tersebut terjadi akibat hujan berintensitas tinggi yang melanda wilayah Tanah Datar pada Selasa, 12 Mei 2026 lalu. Curah hujan ekstrem yang mencapai 215 milimeter per hari di wilayah Lintau Buo tersebut, memicu luapan sejumlah sungai.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan kementeriannya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan konektivitas jalan dan jaringan irigasi masyarakat.

Dody juga menyebut perbaikan irigasi menjadi prioritas karena saat ini masyarakat mulai memasuki musim tanam. Pemerintah daerah, provinsi, dan pusat disebut bekerja bersama sesuai Instruksi Presiden terkait penanganan pascabencana.

“Irigasi dan jalan yang rusak akibat bencana kemarin penanganannya kini menjadi tanggung jawab bersama. Terutama karena saat ini sudah memasuki musim tanam, perbaikan irigasi harus diprioritaskan,” kata Menteri Dody dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 Mei 2026.

Luapan sungai yang terjadi di sejumlah wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri akibat tingginya debit air. Kondisi tersebut semakin diperparah sedimentasi dan penyempitan alur sungai di beberapa titik terdampak.

Bencana banjir dan longsor tersebut berdampak pada tujuh kecamatan dan 16 nagari di Kabupaten Tanah Datar. Kerusakan meliputi sebanyak 25 jalan, enam jembatan putus, jaringan irigasi, pompa air, rumah ibadah, hingga permukiman warga.

Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWS) V Padang telah mengerahkan tiga unit alat berat excavator untuk penanganan darurat. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan material bronjong dan melakukan mobilisasi pipa HDPE.

Penanganan darurat difokuskan pada normalisasi alur sungai dan penguatan tebing yang tergerus banjir. Langkah tersebut dilakukan untuk memulihkan fungsi infrastruktur sumber daya air serta mencegah banjir susulan.

Kementerian PU juga melakukan inventarisasi kerusakan untuk menyiapkan rehabilitasi pascabencana bersama pemerintah daerah. Penanganan jangka panjang diarahkan pada pengendalian sedimentasi dan penguatan infrastruktur pengendali banjir untuk meningkatkan ketahanan kawasan terhadap bencana hidrometeorologi.