Pemerintah Luncurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 30 Ribu Unit di Jateng

RRI.CO.ID, Brebes — Pemerintah meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 30 ribu unit rumah di Jawa Tengah pada 2026. Menteri PKP menegaskan program ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Maruarar Sirait menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut. Ia memastikan bantuan diberikan kepada penerima yang memenuhi kriteria agar tepat sasaran.

Program BSPS ini diberikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat, yakni masuk kategori desil 1 sampai 4. Selain itu, penerima belum pernah mendapatkan bantuan perumahan dan tinggal di rumah tidak layak huni.

“Program BSPS ini diberikan kepada masyarakat yang memang memenuhi syarat. Kami ingin bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran sehingga masyarakat bisa tinggal di rumah lebih layak, sehat, dan aman,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang akrab disapa Ara tersebut dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu, 9 Mei 2026.

Menteri Ara menjelaskan pelaksanaan perbaikan rumah BSPS di Jawa Tengah akan dimulai secara serentak pada 15 Mei 2026. Program tersebut ditargetkan selesai pada 30 Juli 2026 di seluruh wilayah penerima bantuan.

Secara keseluruhan, jumlah BSPS di Jawa Tengah meningkat dari 7.532 unit pada 2025 menjadi 30 ribu unit pada 2026. Khusus di Kabupaten Brebes, jumlah bantuan meningkat dari 20 unit pada 2025 menjadi 600 unit pada 2026.

Menteri PKP juga meninjau langsung kondisi rumah salah satu calon penerima bantuan di Desa Kaliwlingi. Rumah tersebut dinilai belum layak huni karena sebagian besar struktur masih menggunakan bahan bambu yang sudah rapuh.

Selain itu, ia meninjau pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan. Mekanisme tersebut digunakan untuk menentukan pembelian bahan bangunan secara transparan melalui proses musyawarah.

Menteri PKP menegaskan bahwa PTT menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Ia juga mendorong masyarakat untuk aktif mengawasi pelaksanaan program agar terhindar dari penyimpangan.

“Program ini juga mendidik masyarakat karena ini adalah uang negara sehingga masyarakat harus ikut mengawasi. Kalau ada yang meminta pungutan atau melakukan penyimpangan silakan direkam, dilaporkan, bahkan diviralkan,” ucapnya.

Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana mengapresiasi pelaksanaan program BSPS yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menyebut program ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo, Menteri PKP, dan seluruh jajaran Kementerian PKP atas kerja kerasnya. Sehingga program perbaikan rumah masyarakat ini dapat berjalan dengan baik dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Melalui program BSPS, pemerintah berupaya memperbaiki rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan hunian yang lebih sehat, aman, dan layak bagi masyarakat Indonesia.