RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Hal itu untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah lonjakan harga pupuk global akibat gangguan pasokan.

Presiden Prabowo Subianto mengambil kebijakan ini sebagai langkah antisipatif. Yakni terhadap potensi krisis pupuk dunia yang mulai berdampak pada berbagai negara.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, kebijakan tersebut merupakan respons dini pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global. “Presiden memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis, tetapi mengantisipasinya melalui kebijakan,” ujar Amran, Minggu 3 Mei 2026.

Sejak Februari 2026, konflik di Timur Tengah berdampak pada penutupan Selat Hormuz. Jalur utama perdagangan pupuk global.

Di saat yang sama, Tiongkok menghentikan ekspor pupuk nitrogen. Kondisi ini memicu kenaikan harga urea dunia lebih dari 40 persen dalam beberapa pekan.

Kebijakan penurunan harga mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi, termasuk urea, NPK, dan ZA. Langkah ini diharapkan mampu menjaga daya beli petani dan keberlangsungan musim tanam 2026.

Selain penyesuaian harga, pemerintah juga melakukan pembenahan distribusi pupuk. Melalui Instruksi Presiden, sebanyak 145 regulasi dipangkas untuk mempercepat penyaluran dari Kementerian Pertanian melalui PT Pupuk Indonesia hingga ke petani.

Akses pupuk juga diperluas melalui integrasi berbasis KTP serta penguatan jaringan kios hingga tingkat desa. Pemerintah menargetkan seluruh kecamatan sentra pangan dapat terjangkau sebelum musim tanam gadu 2026.

Dari sisi pasokan, pemerintah melakukan diversifikasi sumber sejak 2025 guna mengurangi ketergantungan impor dari jalur tertentu. Langkah ini bertujuan menjaga ketersediaan pupuk di tengah gangguan distribusi global.

Kebijakan tersebut diperkirakan dapat menurunkan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. Serta memperluas akses pupuk bagi lebih dari 16 juta petani.

Di sektor hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram untuk menjaga pendapatan petani.

Dengan demikian, intervensi dilakukan di dua sisi sekaligus, yakni menekan biaya produksi melalui subsidi pupuk dan menjaga harga jual hasil panen melalui HPP.

Cadangan Pangan

Pemerintah juga memastikan cadangan pangan nasional dalam kondisi aman. Menteri Pertanian menyebut cadangan beras pemerintah telah melampaui 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.

Cadangan tersebut menjadi penyangga strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman iklim seperti El Niño serta ketidakpastian rantai pasok global. Pemerintah menegaskan akan terus menjaga produksi dan distribusi pangan agar petani tetap dapat berproduksi secara optimal di tengah dinamika global