RRI.CO.ID, Jakarta - Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap meningkatnya minat sejumlah negara terhadap pupuk urea produksi Indonesia di tengah kondisi surplus nasional. Negara seperti India dan Filipina disebut tertarik mengimpor komoditas tersebut selain Australia.

Ia menjelaskan permintaan ini muncul karena kapasitas produksi dalam negeri yang melebihi kebutuhan domestik. “Pupuk kita mengalami surplus sehingga beberapa negara, seperti India, Filipina, maupun Australia meminta kepada Indonesia,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 23 April 2026.

Menurutnya, daya tarik pupuk Indonesia juga dipengaruhi harga yang relatif kompetitif di pasar global. Hal ini didukung kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga gas untuk industri pupuk agar tetap terjangkau.

Kebijakan tersebut menjaga stabilitas Harga Eceran Tertinggi (HET) sehingga produk pupuk nasional tetap bersaing. Dengan kondisi ini, Airlangga menilai Indonesia memiliki posisi kuat dalam memenuhi kebutuhan pasar internasional.

Meski demikian, hingga saat ini pemerintah baru memberikan persetujuan ekspor pupuk urea ke Australia. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengiriman sebanyak 250 ribu ton ke negara tersebut.

“Jadi, Indonesia punya resiliensi di sektor pangan. Terutama karena dari segi pupuk urea juga aman,” ucap Airlangga.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelumnya menyebut minat impor juga datang dari negara lain. Di antaranya Thailand dan Brasil dengan total potensi permintaan mencapai satu juta ton.

Minat tersebut didorong produksi nasional yang mencapai 7,8 juta ton, melampaui kebutuhan dalam negeri sekitar 6,3 juta ton. Kondisi ini, kata Teddy, membuka peluang ekspor tanpa mengganggu pasokan bagi petani domestik.

“Dengan total komitmen ekspor mencapai kurang lebih 1 juta ton. Langkah ini diharapkan tetap menjaga ketahanan pasokan domestik sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia di pasar global,” kata Teddy dalam keterangan tertulis melalui akun Instagram @sekretariat.kabiney, Selasa, 21 April 2026.

Pemerintah memastikan kebijakan ekspor tetap memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan pasar luar negeri. Langkah ini diharapkan memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.