Menteri PKP Tegaskan Kesiapan Bangun Hunian Tetap Korban Bencana di Sumatra

RRI.CO.ID, Jakarta — Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan kesiapan kementeriannya dalam membangun hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Sumatera. Kesiapan tersebut mencakup sumber daya manusia (SDM) hingga dukungan teknis di lapangan.

“Kami sudah siap. SDM-nya sudah siap,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu, 15 April 2026.

Ia menyebut pihaknya juga telah mengutus jajaran eselon satu untuk turun langsung ke lapangan. Namun, pelaksanaan pembangunan tetap menunggu penentuan lokasi dan jumlah kebutuhan yang telah ditetapkan.

“Begitu sudah ditentukan tempatnya, jumlahnya berapa, ya kami sudah siap membangun. Kami Kementerian Perumahan sangat siap membantu saudara-saudara kita yang korban bencana di Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh,” ucap Menteri Ara.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pembangunan hunian tetap sangat bergantung pada data. Ia menyebut percepatan pendataan menjadi kunci agar proses pembangunan dapat segera dilaksanakan.

“Jadi pembangunan dari BNPB maupun dari Kementerian PKP sangat tergantung dari kecepatan data. Jadi data, Pemda kita minta, dan saya kasih deadline tadi sampai hari Rabu depan,” ujar Mendagri.

Ia menambahkan pemerintah akan memprioritaskan pembangunan di daerah yang telah siap datanya. Sementara daerah yang belum menyerahkan data berpotensi tertinggal dalam pelaksanaan pembangunan.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya mendukung percepatan program melalui verifikasi dan validasi data huntap. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

“Sampai saat ini kami sudah terima 12 kabupaten kota yang menyampaikan data huntapnya. Ini sudah kami verifikasi dan validasi. Di pertemuan hari ini, kami menyampaikan kepada Mendagri dan Menteri Perumahan,” ujarnya.

Ia menambahkan mayoritas usulan huntap berasal dari masyarakat dengan rumah rusak berat atau hilang. Selain itu, data juga mencakup wilayah yang berada di kawasan rawan bencana.

Dengan percepatan pendataan dan verifikasi tersebut, pemerintah berharap pembangunan hunian tetap dapat segera direalisasikan. Upaya ini juga dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, agar penanganan korban bencana berjalan lebih optimal.