Pemerintah Prioritaskan Huntap untuk Pemulihan Pascabencana

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pembangunan hunian tetap menjadi fokus utama pemulihan pascabencana di berbagai daerah terdampak. Menurutnya, kebutuhan tempat tinggal layak sangat mendesak bagi masyarakat.

Ia mengatakan, pembangunan huntap penting sebagai prioritas awal. Selain itu, infrastruktur dasar juga menjadi perhatian utama dalam percepatan pemulihan.

“Huntap menjadi prioritas paling penting dalam pemulihan pascabencana saat ini. Infrastruktur seperti jalan dan jembatan juga sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Tito dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 7 April 2026.

Selain hunian, pemerintah mempercepat pembersihan lumpur di sejumlah wilayah terdampak. Upaya ini dilakukan agar aktivitas masyarakat bisa segera kembali normal.

“Pembersihan lumpur sedang dikerjakan di berbagai titik terdampak. Program ini melibatkan masyarakat melalui skema cash for work,” ujar Tito.

Melalui skema tersebut, warga setempat dilibatkan langsung dalam proses pemulihan. Mereka mendapatkan upah sekitar Rp100 ribu dari pekerjaan tersebut.

Pemerintah memperkirakan pemulihan permanen membutuhkan waktu hingga tiga tahun. Termasuk penataan kawasan dan normalisasi sungai di daerah terdampak.

“Program pemulihan diperkirakan berlangsung sekitar tiga tahun ke depan. Kami akan meninjau prioritas yang harus diselesaikan pada 2026,” ujar Tito.

Program yang belum mendesak akan dilanjutkan secara bertahap pada tahun berikutnya. Pemerintah ingin memastikan proses berjalan efektif dan terarah.

Dukungan anggaran juga diberikan untuk mempercepat pemulihan di daerah. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan bekerja sama secara optimal.

“Presiden memberikan tambahan anggaran Rp10,6 triliun untuk percepatan pemulihan. Dana ini digunakan untuk mendukung program prioritas,” kata Tito.

Sementara, pemerintah menyiapkan anggaran Rp100,2 triliun untuk mempercepat pemulihan pascabencana melalui program lintas kementerian selama tiga tahun ke depan. Program ini menjadi bagian dari rencana induk pemulihan yang telah disinkronkan antara usulan daerah dan kementerian/lembaga.

“Sinkronisasi usulan dilakukan antara daerah dan kementerian selama tiga bulan. Total kebutuhan anggaran mencapai mencapai Rp200 triliun dengan usulan rencana kerja dari kementerian lembaga yang hampir mencapai sekitar Rp98 triliun,” kata Deputi Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam.