RRI.CO.ID, Bandung — Menteri PKP Maruarar Sirait meluncurkan Program BSPS untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Barat. Program ini ditargetkan menjangkau 40.000 unit rumah serta menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menyebut kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Barat mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Ia mengatakan dari 6.374 unit pada 2025, jumlahnya melonjak menjadi 40.000 unit pada tahun ini.

“Tahun lalu kuota BSPS di Jawa Barat sebanyak 6.374 unit, tahun ini kita tingkatkan secara signifikan menjadi 40.000 unit. Agar penanganan rumah tidak layak huni bisa lebih cepat,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tersebut dalam keterangan tertulis Selasa, 14 April 2026.

Menteri Ara menambahkan peningkatan tersebut juga menyasar wilayah dengan kebutuhan tinggi seperti Kabupaten Bandung. Pada tahun ini, alokasi bantuan meningkat dari 35 unit menjadi 1.200 unit rumah.

“Khusus Kabupaten Bandung, tahun lalu hanya 35 unit, tahun ini kita tingkatkan menjadi 1.200 rumah. Ini bentuk keberpihakan kita agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” katanya.

Selain meningkatkan kualitas hunian, program bedah rumah atau BSPS ini juga diarahkan untuk mendorong perekonomian daerah. Salah satunya melalui penggunaan material lokal seperti genteng produksi pengusaha di Jawa Barat.

“Untuk 40.000 unit BSPS di Jawa Barat, kita akan menggunakan produksi genteng lokal dari para pengusaha di Jawa Barat. Jadi tidak hanya memperbaiki rumah, tapi juga menggerakkan ekonomi daerah,” ucap Menteri Ara.

Dalam pelaksanaan program, pemerintah juga menerapkan mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT). Skema ini bertujuan meningkatkan transparansi sekaligus efisiensi penggunaan anggaran pembangunan.

Sejalan dengan itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi peluncuran program BSPS di Jawa Barat. Menurutnya, program ini sangat dibutuhkan untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di daerah.

“Kami berterima kasih kepada Kementerian PKP atas peluncuran program BSPS ini. Masih banyak rumah tidak layak huni di Jawa Barat, dan program ini sangat membantu masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan dukungan terhadap program tersebut. Ia mengatakan DPR akan terus mengawal pelaksanaan BSPS agar berjalan optimal dan tepat sasaran.

“Program BSPS ini sangat nyata dampaknya. Kami di DPR RI akan terus mengawal dan memastikan program ini berjalan optimal,” kata Cucun.

Untuk diiketahui, program BSPS dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Melalui program ini, pemerintah berharap percepatan penanganan RTLH dapat berjalan optimal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat program perumahan yang tidak hanya menghadirkan hunian layak. Tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.