RRI.CO.ID, Bandung - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan pembangunan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) di kawasan Kiaracondong, Bandung. Langkah ini dilakukan dengan memanfaatkan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) seluas sekitar enam ribu meter persegi.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan kawasan tersebut strategis karena berada di pusat transportasi publik. Menurutnya, lokasi ini berpotensi dikembangkan menjadi hunian terintegrasi yang memudahkan mobilitas masyarakat.

“Kita melihat langsung lahannya, demandnya, dan semua aturan yang bisa memudahkan rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo untuk MBR. Lahan 6000 meter persegi ini akan langsung kita bentuk tim bersama antara Kementerian PKP, KAI, Sekda, dan Pemerintah Kota Bandung,” ujar Menteri yang akrab disapa Ara tersebut dalam keterangan tertuli yang diterima RRI, Selasa, 7 April 2026 malam.

Menurutnya, konsep TOD tidak hanya menghadirkan hunian, tetapi juga fasilitas pendukung dalam satu kawasan terpadu. Fasilitas tersebut meliputi layanan kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, hingga ruang publik.

“Ini kawasan terintegrasi yang benar-benar disiapkan untuk masyarakat,” katanya. Ia juga menyebut pengembangan ini menjadi yang pertama berbasis kawasan kereta api di Bandung.

Selain itu, pemerintah juga membuka peluang pembiayaan melalui skema kolaboratif. Dukungan dapat berasal dari sektor swasta maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Ara optimistis berbagai skema pembiayaan dapat mempercepat pembangunan hunian tersebut. “Jangan ragukan potensi Indonesia, kita akan membuat berbagai skema pembiayaan, termasuk dukungan CSR dari perusahaan,” ucap Menteri PKP.

“Seperti kemarin ada komitmen dari Astra untuk membangun 1.000 rumah susun. Kita juga akan membuka peluang dukungan dari perusahaan maupun yayasan lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengatakan kawasan ini akan terintegrasi dengan Stasiun Kiaracondong dan Stasiun Bandung. Selain hunian, kawasan juga akan dilengkapi area bisnis dan ruang kreatif untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Konsep TOD ini kawasan terintegrasi, ada kawasan hunian, kawasan bisnis, dan fasilitas umum. Jumlah unitnya masih dihitung dan akan dioptimalkan sesuai potensi lahan,” ucap Bobby.

Pemerintah menargetkan konsep pengembangan kawasan dapat dipaparkan pada 25 April 2026 mendatang. Proyek ini diharapkan menjadi solusi penyediaan hunian layak sekaligus mendukung pengembangan kota yang efisien dan berkelanjutan.