RRI.CO.ID, Banda Aceh - Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra mengakui proses pendidikan di wilayah terdampak bencana belum berjalan maksimal. Meski demikian, kegiatan belajar mengajar disebut hampir sepenuhnya sudah kembali berlangsung.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, mengatakan proses pembelajaran saat ini telah berjalan hampir 100 persen. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya ideal karena banyak fasilitas pendidikan yang terdampak bencana.

“Proses belajarnya hampir semuanya 100 persen sudah berjalan. Tapi ada yang belum maksimal, belum ideal. Kita harus akui itu, karena memang cukup banyak yang terdampak,” kata Tito di Pidie Jaya, Aceh, dikutip Sabtu 7 Maret 2026.

Pernyataan itu disampaikan Tito usai menyerahkan bantuan stimulan perorangan kepada masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Pidie Jaya. Ia menjelaskan, cukup banyak lembaga pendidikan yang mengalami kerusakan akibat bencana, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga pesantren dan madrasah.

Untuk itu, Satgas PRR terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta tim khusus dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Guna melakukan pendataan kondisi sekolah yang terdampak.

Data tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakan. Yakni, rusak ringan, sedang, berat, hingga bangunan yang hilang.

Menurut Tito, perbaikan fasilitas pendidikan akan dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas. Namun, hal yang paling penting saat ini adalah memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan.

“Yang rusak ringan dan sedang diperbaiki sambil kegiatan sekolah tetap berlangsung. Sedangkan yang rusak berat, ada yang masih belajar di tenda yang sudah dilengkapi peralatan," katanya.

"Proses belajarnya hampir 100 persen berjalan, tapi belum maksimal,” kata Tito menambahkan. Ia mengungkapkan, terdapat sekitar 3.700 sekolah yang mengalami kerusakan di tiga provinsi yang terdampak bencana di Sumatera.

Karena itu, proses perbaikan membutuhkan waktu. Sementara untuk madrasah dan pondok pesantren, pendataannya menjadi tanggung jawab Kementerian Agama yang juga telah membentuk tim tersendiri.

Adapun proses pembangunan kembali fasilitas pendidikan nantinya sebagian besar akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Termasuk sebagian pekerjaan dikerjakan melalui kontraktor pihak ketiga yang dikelola oleh Kemendikdasmen maupun Kementerian Agama.