Kementerian PKP Siapkan 4.000 Rumah Subsidi bagi MBR Singkawang

RRI.CO.ID, Singkawang – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan 4.000 rumah subsidi untuk Singkawang tahun 2026. Kebijakan ini ditegaskan dalam kolaborasi pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat di Singkawang, Kalimantan Barat, Selasa, 3 Maret 2026.

Maruarar menyatakan tambahan kuota diberikan untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia juga memastikan tata kelola perizinan berjalan baik tanpa mengganggu lahan pertanian produktif.

“Tidak boleh sawah dijadikan rumah, kita tetap jaga ketahanan pangan, tapi pembangunan rumah rakyat harus jalan. Kalau Ibu Wali Kota minta 3.000 rumah, saya kasih 4.000 supaya semangatnya lebih tinggi,” ucap Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Rabu, 4 Maret 2026.

Selain rumah subsidi, Kementerian PKP juga menyiapkan 496 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi rumah di Singkawang. Program tersebut menjadi bagian rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat setempat.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menyebut peningkatan jumlah BSPS signifikan dibanding tahun sebelumnya. “Tahun 2025 ada 25 rumah yang mendapat BSPS di Singkawang, tahun ini jadi 496 rumah di Singkawang yang direnovasi,” katanya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan keberhasilan kepala daerah dapat diukur dari penurunan angka kemiskinan. Penurunan tersebut, menurutnya, dapat dicapai melalui program perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Ia juga menyampaikan dukungan pemerintah pusat terhadap berbagai terobosan pembiayaan yang telah dijalankan Kementerian PKP. Dukungan itu diberikan melalui kebijakan fiskal dan kemudahan perizinan di daerah.

“Kami di Kemendagri mendukung dengan BPHTB dan PBG gratis, serta pajak PPh dan KUR yang dinolkan. Ekosistem ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 2 persen secara nasional,” ucap Tito.