PKP Siapkan Program Terintegrasi 2.000 Rumah Subsidi di Kalimantan Utara

RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan program perumahan komprehensif dan terintegrasi di Kalimantan Utara. Menteri PKP Maruarar Sirait mendorong kuota sebanyak 2.000 rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun 2026.

Menteri Ara menegaskan, pendekatan pembangunan tidak dilakukan secara parsial. Pemerintah mengintegrasikan penanganan kawasan kumuh, renovasi rumah, dan penyediaan rumah.

“Kita membangun secara komprehensif. Pertama, fokus menuntaskan satu kawasan kumuh menjadi tidak kumuh,” kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 Februari 2026.

“Kedua, melakukan renovasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni melalui program BSPS. Ketiga, mempercepat penyediaan rumah subsidi agar masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses hunian yang layak,” ujarnya.

Program tersebut diperkuat melalui Kredit Program Perumahan (KPP) serta dukungan kredit ultra mikro bagi ibu-ibu Mekaar. Skema ini diharapkan meningkatkan daya beli dan kapasitas pembiayaan masyarakat.

“Kalau bisa tahun ini siapkan kuota 2.000 rumah subsidi. Pemerintah daerah agar mempersiapkan segmen profesi dan data calon penerima agar rencananya matang dan tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara Zainal A Paliwang menyampaikan kesiapan pemerintah daerah mendukung percepatan program tersebut. Gubernur menyampaikan dukungan diberikan melalui alokasi APBD serta penguatan koordinasi lintas sektor di daerah.

Melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pembiayaan, Kementerian PKP memastikan pembangunan perumahan berjalan terintegrasi. Program tersebut ditargetkan tepat sasaran serta berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara.