RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan program perumahan harus berdampak jangka panjang di Papua. Ia menekankan penanganan kawasan kumuh tidak boleh berhenti satu atau dua tahun.

Maruarar menyebut pengawalan lapangan juga sangat diperlukan agar program benar-benar bermanfaat selamanya. Sehingga, menerutnya tanggung jawab harus disertai dengan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan ekonomi masyarakat.

“Untuk memperjuangkan, mendapatkan anggaran dari pusat, program dari pusat, itu bagus. Tapi juga sangat bagus kalau diiringi dengan penuh tanggung jawab, pengawalan di lapangan sehingga program itu bisa bermanfaat selama-lamanya,” ucap Menteri Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026.

Selain itu, Ara juga menyoroti Papua sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan terbesar berdasarkan data BPS. Ia mengatakan 19 dari 20 daerah termiskin nasional berada di Tanah Papua.

Sehingga pemerintah, kata dia, memprioritaskan Papua melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk merenovasi dan penataan kawasan kumuh. Ia menyebut dari sembilan kawasan kumuh nasional, tiga di antaranya ditangani di Papua.

“Supaya tidak ada kumuh lagi, jadi itu program-program yang menunjukkan keberpihakan. Contoh kawasan kumuh itu ada sembilan, tiga itu saya buat di Papua,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas Mandenas menilai kebijakan perumahan di Papua sejalan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut pembangunan rumah harus berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh wilayah.

“Sesuai dengan petunjuk presiden Prabowo adalah berkesinambungan jangka panjang dan berkeadilan. Sehingga akan diplot sesuai dengan kebutuhan tapi juga adil untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia,” kata Anggota DPR RI dari dapil Papua tersebut.

Ia berharap alokasi rumah subsidi di Papua tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. “Kalau tahun sebelumnya setiap kabupaten seratus unit, mungkin tahun ini bisa meningkat jadi 300 unit,” ucapnya.

Legislator Fraksi Gerindra ini menilai pemerintah daerah di Papua juga mendukung program rumah layak huni dan pembenahan kawasan kumuh. Dukungan tersebut juga mencakup penyediaan lahan bagi pengembang perumahan subsidi di Papua.