RRI.CO.ID, Aceh Tamiang - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh. Ia menargetkan tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda saat memasuki bulan suci Ramadan mendatang.

Saat ini, progres pembangunan telah mencapai 98,75 persen di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Serta segera akan dapat dimanfaatkan oleh warga terdampak.

“Kita dorong secepat-cepatnya agar segera selesai. Kita semua bekerja keras supaya saat Ramadan, kalau bisa nol warga yang tinggal di tenda," ucap Menteri Dody melalui keterangan tertulis yang diterima rri.co.id, Selasa, 20 Januari 2026.

Ia menegaskan percepatan ini bertujuan memberi kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah. Dody menyebut, pemerintah ingin warga dapat beribadah Ramadan dengan lebih tenang.

Huntara Aceh Tamiang ini dibangun menggunakan metode konstruksi Modular Lite (MoLi) tanpa alat berat. Sistem ini memungkinkan pembangunan dilakukan dengan cepat di tengah kondisi pascabencana.

Secara teknis, huntara berdiri di atas lahan seluas 5.427 meter persegi, dengan luas bangunan 2.052 meter persegi. Bangunan ini terdiri dari tujuh blok hunian dan satu mushola.

Sebanyak 114 modul disiapkan untuk menampung sebanyak 84 kepala keluarga atau sekitar 336 jiwa. Serta dilengkapi fasilitas pendukung seperti, 42 unit MCK, area komunal, area jemur, genset, dan toren air.

Pasokan air bersih pada huntara ini bersumber dari sumur bor dan tandon. Sementara untuk pengolahan air kotor menggunakan sistem biotek, dengan listrik dari PLN.

Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB, Djohan Darmawan mengatakan pembangunan huntara dilakukan melalui dua skema. Di antaranya, pembangunan langsung oleh BNPB serta kolaborasi dengan kementerian/lembaga dan sektor swasta.

"Pembangunan huntara kami lakukan melalui dua skema, yaitu oleh BNPB sendiri dan melalui dukungan kementerian/lembaga serta mitra swasta. Sinergi ini penting agar target penyelesaian bisa tercapai tepat waktu," ucapnya.

Dalam proses pembangunan, BNPB menekankan aspek kenyamanan dan kesehatan sebagai prioritas, terutama ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih. "Fasilitas dasar seperti MCK, air bersih, dan listrik menjadi perhatian utama, huntara harus benar-benar layak huni," kata Djohan.