KBRN, Banyumas: Banjir dan longsor yang melanda Aceh serta sejumlah wilayah di Sumatra sepanjang tahun 2025 kembali menegaskan bahwa krisis iklim bukan lagi isu yang jauh dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dampaknya terasa hingga dunia pendidikan, termasuk terganggunya aktivitas belajar mengajar di sejumlah daerah terdampak bencana.

Dalam sebuah esai berjudul “Integrating Climate Action into the Indonesian English Curriculum: An Argument for Embedding SDG 13”, Hunain, mahasiswa S2 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sekaligus pengamat kurikulum, mengangkat gagasan bahwa krisis iklim perlu direspons secara lebih luas melalui dunia pendidikan, termasuk lewat mata pelajaran Bahasa Inggris.

Dalam esainya, Hunain menilai bahwa pendidikan iklim selama ini masih terlalu sering dipersempit sebagai urusan mata pelajaran sains. Padahal, menurutnya, krisis iklim juga merupakan persoalan bahasa dan komunikasi, bagaimana informasi dipahami, didiskusikan, dan disikapi secara kritis oleh masyarakat.

Hunain menekankan bahwa mata pelajaran Bahasa Inggris memiliki posisi strategis karena menjadi pintu masuk utama ke berbagai diskursus global. Dalam tulisannya, ia menyebut bahwa “English should not be seen merely as a language skills subject, but as a discursive space where students can engage critically with global and local challenges.” Bahasa Inggris, menurutnya, membuka akses siswa pada berbagai wacana internasional, termasuk isu perubahan iklim.

Sebagian besar laporan internasional, kampanye lingkungan, penelitian ilmiah, hingga forum global tentang perubahan iklim menggunakan Bahasa Inggris sebagai medium utama. Karena itu, Hunain berpendapat bahwa mengaitkan pembelajaran Bahasa Inggris dengan isu iklim justru membuat pelajaran tersebut lebih relevan dengan kehidupan nyata siswa.

Gagasan tersebut juga dikaitkan dengan arah Kurikulum Nasional 2025 yang terintegrasi dengan pendekatan deep learning. Dalam esainya, Hunain menilai bahwa kurikulum ini menekankan pembelajaran yang mendalam, reflektif, dan kontekstual, sehingga sangat selaras dengan isu perubahan iklim yang menuntut pemahaman kritis dan keterlibatan aktif siswa.

Di jenjang SMA, khususnya kelas XII, Hunain menyoroti bahwa pembelajaran Bahasa Inggris menekankan kemampuan menulis teks argumentatif, berdiskusi, dan menganalisis isu sosial. Topik perubahan iklim, menurutnya, menyediakan konteks autentik untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Ia menulis bahwa “integrating climate action into English education allows students to develop language proficiency while simultaneously building critical awareness of issues that affect their own communities.”

Menanggapi kekhawatiran bahwa integrasi isu iklim akan menambah beban guru, Hunain menegaskan bahwa pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk mengajarkan sains iklim secara teknis. Fokus pembelajaran tetap pada keterampilan berbahasa. Dalam esainya, ia menekankan bahwa “climate education in language classrooms is not about teaching scientific facts, but about enabling students to talk, think, and act critically.”

Di bagian penutup esainya, Hunain mengingatkan bahwa pendidikan yang tidak merespons realitas iklim berisiko kehilangan relevansinya. “Education that ignores climate realities risks becoming irrelevant to the lives of learners,” tulisnya.

Gagasan yang disampaikan dalam esai tersebut menunjukkan bahwa krisis iklim bukan hanya tantangan lingkungan, tetapi juga tantangan pendidikan. Integrasi isu iklim dalam pembelajaran Bahasa Inggris, sebagaimana diusulkan Hunain, dipandang sebagai salah satu langkah untuk memastikan pendidikan tetap kontekstual, responsif, dan selaras dengan tantangan zaman.

Penulis: Hunain Sadabillah (Mahasiswa S2 Pendidikan Bahasa Inggris, Fakulltas Pendidikan Bahasa dan Sastra, UPI Bandung)