DPRD Purbalingga Soroti Pemerataan Infrastruktur dalam RAPBD 2027

RRI.CO.ID, Purbalingga - Enam fraksi DPRD Purbalingga memberi sejumlah catatan terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027. Fraksi meminta anggaran memberi manfaat melalui infrastruktur, layanan dasar, dan penguatan ekonomi daerah.

Catatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Purbalingga, Selasa (29/9/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Purbalingga Aman Waliyudin dan dihadiri Wakil Bupati Dimas Prasetyahani.

Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan Rp2,070 triliun. Angka tersebut terdiri atas PAD Rp440,45 miliar dan pendapatan transfer Rp1,63 triliun.

Belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,085 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp14 miliar yang ditutup melalui pembiayaan netto.

Fraksi PDI Perjuangan meminta peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Katno juga meminta pembaruan data potensi pendapatan dan penguatan pengawasan.

“Mohon penjelasan mengenai target PAD tahun 2027 dan upaya merealisasikannya,” ujar Katno. Fraksi tersebut juga meminta peningkatan PAD tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.

Fraksi PKB mendorong peningkatan kepatuhan pajak dan retribusi serta pendataan objek pajak. Fraksi tersebut juga meminta optimalisasi potensi ekonomi daerah tidak menambah beban masyarakat secara tidak proporsional.

Sementara itu, Fraksi PKS meminta target pendapatan disusun realistis, terukur, dan progresif. Digitalisasi pemungutan pajak, optimalisasi aset daerah, dan penguatan BUMD juga menjadi perhatian.

Pada sisi belanja, Fraksi PKB menyoroti belanja modal sekitar Rp143,40 miliar. Anggaran tersebut diminta memprioritaskan jalan, irigasi, pendidikan, dan fasilitas kesehatan secara merata.

Fraksi PKS juga meminta pembangunan jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan air bersih berdampak pada produktivitas masyarakat. Layanan pendidikan dan kesehatan juga diminta memperhatikan pemerataan akses serta masyarakat kurang mampu.

Fraksi Golkar meminta perhatian terhadap masyarakat terdampak kemarau. Bantuan bagi petani gagal panen dan pemerataan bantuan air bersih turut menjadi sorotan.

Fraksi Gerindra menekankan efisiensi anggaran dan percepatan pembangunan melalui berbagai sumber pendanaan. Pemeliharaan jalan juga diminta diperhatikan melalui pengaturan tonase kendaraan.

Fraksi Amanat Demokrat menyoroti pemerataan layanan publik di berbagai sektor. Hal tersebut mencakup UHC, fasilitas puskesmas, pendidikan, pengelolaan sampah, dan akses jalan perdesaan.

Seluruh masukan fraksi menjadi bagian dari pembahasan Raperda APBD 2027 bersama pemerintah daerah. Pembahasan tersebut diarahkan untuk memastikan anggaran mendukung pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat.