RRI.CO.ID, Banyumas - Kekeringan di Banyumas hingga (26/9/2026) berdampak pada 62.782 jiwa. Dampak tersebut tersebar di 21 kecamatan dengan 18.476 kepala keluarga terdampak.
Selain warga, kekeringan juga berdampak pada 12 sekolah dan lima fasilitas umum. Fasilitas tersebut antara lain puskesmas dan balai desa yang berada di wilayah terdampak.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas Abdul Ladjis mengatakan, dropping air bersih dimulai pertengahan Juni 2026. Penyaluran pertama dilakukan di Desa Taman Sari, Kecamatan Karanglewas.
“Ini sudah kami lakukan dalam hal penanganan darurat dalam dampak kekeringan,” kata Abdul. Menurutnya, penyaluran dimulai ketika sejumlah wilayah mulai mengalami kekeringan.
Hingga 26 September 2026, sebanyak 1.019 ritase air telah didistribusikan. Total air yang disalurkan mencapai 5.132.000 liter melalui sejumlah unsur lintas sektor.
Distribusi tersebut melibatkan BPBD Banyumas, PMI, BBWS Serayu Opak, dan Baznas Banyumas. Selain itu, terdapat dukungan BBWS Citanduy, Kodim 0701, dan sejumlah lembaga lainnya.
BPBD Banyumas sendiri telah menyalurkan 604 ritase dengan total 2.999.000 liter air. Abdul menyebut distribusi keseluruhan diperkirakan melebihi enam juta liter.
Perkiraan tersebut mencakup dropping mandiri dari masyarakat dan komunitas yang belum seluruhnya dilaporkan. Penanganan kekeringan hingga kini telah berlangsung hampir tiga bulan.
Abdul menyebut kondisi kekeringan saat ini sudah cukup luas dan mendekati kondisi 2023. Saat itu, kekeringan di Banyumas berdampak pada 81 desa dan kelurahan.
Menurut Abdul, kekeringan saat ini merupakan bagian dari siklus yang terjadi sekitar empat tahunan. Berdasarkan prediksi BMKG, dampak kekeringan dimungkinkan berlangsung hingga awal 2027.
Sejumlah wilayah masih menunggu alokasi dropping air dan akan menjalani assessment. Wilayah tersebut antara lain Desa Somakaton dan Desa Pana di Kecamatan Somagede.
Assessment juga akan dilakukan di Desa Dermaji dan Desa Paralayang, Kecamatan Lumbir. SMK Negeri 1 Lumbir juga masuk pendataan untuk mendapatkan assessment kebutuhan air.
Abdul menjelaskan, assessment diperlukan untuk mengetahui kebutuhan air setiap wilayah. Penanganan diprioritaskan bagi kebutuhan konsumsi, memasak, dan minum.
“Fokus kami adalah untuk kebutuhan air bersih untuk konsumsi, masak, minum dan sebagainya,” ujar Abdul. Masyarakat juga diminta menghemat penggunaan air selama kondisi kekeringan berlangsung.
BPBD mengimbau warga memanfaatkan sumber air yang masih tersedia untuk kebutuhan nonkonsumsi. Warga dapat menggunakan sumur yang belum terdampak atau sumber air lainnya. (Fatimatuzzahro)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....