RRI.CO.ID, Banyumas: Penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Banyumas dinilai perlu mengedepankan konsep pemberdayaan dibandingkan penggusuran. Langkah tersebut dinilai mampu menjaga keseimbangan antara ketertiban kota dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.
Akademisi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof. Dr. Ade Banani, M.M.S., mengatakan keberadaan PKL masih menjadi pilihan banyak masyarakat karena terbatasnya lapangan pekerjaan formal. Selain itu, usaha di sektor informal relatif mudah dijalankan dengan kebutuhan modal yang lebih kecil.
“Pertama, karena adanya keterbatasan lapangan kerja formal. Dengan demikian, salah satu bisnis nonformal ya di PKL,” ujarnya.
Ia menambahkan, penataan PKL seharusnya tidak dimaknai sebagai upaya menghilangkan keberadaan pedagang, melainkan meningkatkan kapasitas mereka melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan penyediaan fasilitas usaha.
“Penataan itu bukan menghilangkan PKL, tetapi bagaimana meng-empower atau memberdayakan. Istilah penggusuran itu harus dihilangkan, mungkin bisa digantikan dengan pemberdayaan,” katanya.
Menurut Prof. Ade, Banyumas dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangka kuliner yang mengangkat berbagai makanan khas daerah, seperti soto sokaraja, mendoan, keripik, dan getuk. Kawasan tersebut tidak hanya berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata yang memperkenalkan kekayaan budaya banyumas.
“Jangan sampai di tempat baru itu kehilangan konsumen. Kalau kehilangan konsumen tentunya para pedagang PKL akan berkurang pendapatannya. Pendapatan rumah tangga berkurang akan mengakibatkan ekonomi daerah tersebut melemah,” ucapnya.
Ia pun mendorong Pemerintah Kabupaten Banyumas agar setiap kebijakan relokasi PKL disertai penyediaan fasilitas yang memadai sehingga para pedagang tidak kehilangan pelanggan maupun pendapatan.(Dina Darozatun)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....