Peneliti Unsoed Nilai Kehadiran Perempuan Ubah Pelayanan Polisi Lebih Humanis

RRI.CO.ID, Banyumas — Memasuki peringatan 78 tahun keberadaan Polisi Wanita (Polwan) di Kepolisian Republik Indonesia, peran perempuan dalam institusi kepolisian dinilai terus berkembang dan membawa perubahan dalam pola pelayanan kepada masyarakat.

Peneliti Pusat Riset Gender dan Anak Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Dr. Eri Wahyuningsih, S.Ked., M.Kes., menilai kehadiran Polwan turut mengubah citra kepolisian yang sebelumnya dianggap kaku dan menakutkan menjadi lebih humanis serta peka terhadap kebutuhan masyarakat.

“78 tahun bukan waktu yang pendek. Ini bukti adanya perkembangan pandangan masyarakat bahwa perempuan juga bisa berkontribusi melalui peran-peran strategis, termasuk di kepolisian yang menuntut kesiapan fisik dan kesiagaan tinggi,” ujar Dr. Eri, Senin (1/9/2026).

Menurutnya, kehadiran Polwan membawa perubahan dalam pendekatan kepolisian, terutama dalam pelayanan dan penanganan perkara yang melibatkan kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Pendekatan yang lebih empatik dinilai dapat membuat masyarakat merasa lebih nyaman ketika melaporkan suatu permasalahan.

“Ini terbukti dengan meningkatnya jumlah kasus yang akhirnya dilaporkan masyarakat. Ketika ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaporkan, maka bisa ditangani dengan lebih baik. Sehingga pemenuhan hak korban, terutama kelompok rentan, bisa terpenuhi,” jelasnya.

Dr. Eri menilai Polwan memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan ketegasan, logika, serta kepekaan dalam menjalankan tugas di lapangan. Kemampuan tersebut menjadi salah satu kekuatan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat.

“Perempuan sering dikatakan perasaannya lebih dominan, namun Polwan mampu menyeimbangkannya. Di lapangan mereka harus tetap mengedepankan logika, namun dengan kepekaan dan empati yang khas perempuan,” tambahnya.

Menurutnya, pendekatan tersebut sangat membantu dalam penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Korban atau pelapor dinilai dapat merasa lebih nyaman ketika berhadapan dengan petugas perempuan, sehingga kronologi kejadian dapat disampaikan lebih lengkap dan membantu proses penanganan perkara.

Meski demikian, Dr. Eri menilai keterwakilan perempuan di lingkungan kepolisian masih perlu terus diperkuat. Berdasarkan data tahun 2025 yang disampaikan dalam wawancara tersebut, jumlah Polwan masih belum mencapai 10 persen dari total anggota Polri.

Ia berharap keterwakilan perempuan dapat terus meningkat, bahkan hingga mencapai sekitar 30 persen. Menurutnya, komposisi yang lebih seimbang dapat memperkaya perspektif dan pola pelayanan di lingkungan kepolisian.

“Komposisi yang lebih seimbang akan semakin memperkaya pola pelayanan kepolisian. Peran strategis juga sudah mulai terbuka, namun masih perlu terus didorong dan dipublikasikan agar semakin banyak perempuan berminat bergabung,” ungkapnya.

Dr. Eri menambahkan, tantangan yang dihadapi Polwan tidak hanya berasal dari lingkungan pekerjaan, tetapi juga pandangan masyarakat mengenai peran perempuan di ruang publik. Stereotip bahwa perempuan seharusnya lebih banyak berperan di lingkungan domestik masih menjadi tantangan yang perlu dihadapi.

Menurutnya, dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting agar Polwan dapat menjalankan peran profesionalnya dengan optimal.

“Yang paling dibutuhkan adalah sistem pendukung yang kuat, terutama dari keluarga. Ketika keluarga sudah memberikan kepercayaan dan dukungan, maka Polwan dapat berkarier dan berkontribusi secara maksimal,” ujarnya.

Ke depan, ia berharap jenjang karier berbasis kompetensi di lingkungan Polri dapat terus membuka kesempatan yang setara bagi Polwan. Dengan kemampuan dan kualifikasi yang memadai, perempuan memiliki peluang untuk mengisi berbagai posisi strategis.

Diharapkan Polwan semakin diakui berdasarkan kompetensi dan profesionalismenya, sekaligus terus memberikan dampak nyata dalam menghadirkan pelayanan kepolisian yang lebih humanis, peka, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. (Zahra Nurul Fitria)