Meriahkan HUT RI ke-81, BPS dan ATR/BPN Sosialisasi Program Strategis di Purbalingga

RRI.CO.ID, PURBALINGGA - Sejumlah instansi vertikal di Kabupaten Purbalingga memanfaatkan kemeriahan Purbalingga Carnival dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia untuk menyosialisasi berbagai program strategis negara langsung kepada masyarakat.

Salah satunya instansi vertikal yang tampil adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga dan Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Purbalingga.

Kepala BPS Kabupaten Purbalingga, Slamet Romelan, menyampaikan bahwa partisipasi BPS dalam Purbalingga Carnival tidak sekadar bentuk penghormatan atas kemerdekaan Indonesia, tetapi juga momentum penting untuk meluruskan informasi dan mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026.

"Kami melibatkan perwakilan petugas Sensus Ekonomi 2026 tingkat kecamatan untuk menyampaikan informasi dan mengimbau masyarakat agar tidak takut disensus. Jika ada warga atau pelaku usaha yang merasa belum didata, silakan hubungi petugas resmi beridentitas lengkap atau datang langsung ke Kantor BPS Kabupaten Purbalingga," ujar Slamet Romelan.

Di sisi lain, Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Purbalingga turut memanfaatkan panggung kreatif karnaval untuk mengampanyekan pentingnya kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Kepala ATR/BPN Purbalingga, Moch. Adcha, menjelaskan bahwa keterlibatan kantornya bertujuan untuk menggenjot partisipasi warga dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Melalui sosialisasi langsung di karnaval ini, kami mengajak masyarakat menyukseskan program sertifikasi tanah agar memperoleh perlindungan hukum yang sah atas aset tanah yang dimiliki," tegas Moch. Adcha.

Melalui ruang pawai Purbalingga Carnival, tambah Moch. Adcha diharapkan pesan legalitas tanah dapat tersampaikan secara luas, transparan, dan mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Jadi Purbalingga Carnival ini kami tampilkan drama yang menceritakan ada warga yang cek cok terkait kepemilikan tanahnya, dan kita arahkan agar terhindar dari permasalahan soal tanah ya melalui sertifikat itu," pungkasnya.