Confirmation Bias Picu Kepercayaan pada Hoaks Politik

RRI.CO.ID, Banyumas: Masyarakat dinilai masih rentan mempercayai informasi politik yang belum terverifikasi di media sosial. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi confirmation bias yang membuat seseorang menerima informasi sesuai keyakinannya.

Pengamat Politik Universitas Jenderal Soedirman, Ahmad Sabiq, SIP, MA, menjelaskan confirmation bias memengaruhi seseorang dalam menerima informasi politik. Menurutnya, masyarakat cenderung menerima informasi yang dianggap sesuai dengan kepentingan atau keyakinan yang sudah dimiliki.

“Orang itu akan menerima informasi-informasi yang kemudian bisa menjadi penguat dari apa yang selama ini sudah dipegang atau diyakini,” kata Ahmad.

Menurut Ahmad, kondisi tersebut dapat membuat seseorang kurang kritis ketika menerima informasi yang sebenarnya merupakan hoaks. Informasi yang sesuai dengan keyakinan pribadi dapat diterima tanpa terlebih dahulu mempertanyakan kebenarannya.

“Ketika ada informasi-informasi yang sejatinya hoaks, tapi kemudian itu mengkonfirmasi dari apa yang selama ini dia tahu atau dia percaya atau dia sukai,” ujarnya. Kondisi tersebut membuat seseorang akhirnya tidak lagi selektif dan kritis terhadap informasi yang diterimanya.

Ahmad mencontohkan, seseorang yang sudah menyukai calon tertentu cenderung tidak kritis terhadap informasi negatif mengenai calon tersebut. Sebaliknya, informasi negatif mengenai tokoh yang tidak disukai dapat lebih mudah dipercaya.

Menurutnya, persoalan tersebut menjadi tantangan karena masyarakat kini banyak memperoleh informasi politik melalui media sosial. Tingginya paparan informasi membuat kemampuan memilah dan memeriksa informasi menjadi semakin penting.

Ahmad menilai pendidikan politik diperlukan untuk membangun masyarakat yang mampu berpikir kritis. Pendidikan tersebut tidak hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilu, tetapi juga pemahaman mengenai substansi politik.

“Pendidikan politik itu juga bukan sekadar pendidikan yang terkait dengan teknis memilih. Tapi lebih daripada itu adalah substansi dari politik itu sendiri,” katanya.

Menurut Ahmad, pendidikan kewarganegaraan dapat mendorong terbentuknya warga negara yang kritis. Warga negara yang kritis tidak hanya mengikuti pilihan orang lain atau terpengaruh tampilan calon.

Ia menambahkan, masyarakat perlu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai calon sebelum menentukan pilihan politik. Dengan demikian, pilihan dapat ditentukan secara lebih rasional dan tidak mudah dipengaruhi informasi yang belum terverifikasi. (Siti Nuriyah)