RRI.CO.ID, Purbalingga - Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayaan publik khususnya layanan administrasi kependudukan di kabupaten Purbalingga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinpendukcapil) mendapatkan berbagai saran dan masukan kontruktif dari operator desa, camat, akademisi, dan masyarakat terhadap implementasi inovasi Linggamas Gratis atau Layanan administrasi kependudukan di desa yang, cepat, aman, dan tanpa biaya dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Ruang Ardilawet Setda.

Dalam kegiatan itu, operator desa hingga kecamatan di Purbalingga mengeluhkan proses verifikasi serta tanda tangan elektronik yang lambat sehingga pemohon yang datang siang hari harus kembali keesokan harinya. Tidak hanya itu, keterbatasan perangkat pelayanan seperti computer dan printer juga dikeluhkan karena menghambat pelayanan adminduk.

Kepala Dinpendukcapil Purbalingga Bambang Wijonarko, mengakui saat ini pelayanan adminduk di Purbalingga masih dihadapkan dengan tantangan.

"Mulai dari keterbatasan perangkat computer maupun printer di beberapa desa dan kecamatan serta waktu verifikasi dokumen yang membutuhkan ketelitian ekstra sesuai SOP," terangnya

"Saat ini pelayanan adminduk linggamas gratis baru dilakukan 88 desa dari total 239 desa dan kelurahan, kemudian penggunaan jasa pengiriman adminduk melalui inovasi elkia pos baru 34 persen lebih, serta pelaporan kematian menggunakan aplikasi silapormakam masih rendah," terangnya

Bambang Wijonarko menambahkan, Dinpendukcapil menargetkan pengembangan Sistem Pelayanan Online Terpadu pada Agustus 2026 yang akan menjangkau sekolah, KUA, Puskesmas, hingga pemerintah desa/kelurahan.

"Kami berkomitmen pula menjamin aksesibilitas layanan bagi kelompok lansia sejalan dengan arah kebijakan Permendagri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring yang mendorong pemerintah daerah memprioritaskan pelayanan kependudukan berbasis daring," pungkasnya.