Pemkab Purbalingga Pastikan Anggaran untuk Panti Asuhan Aman dari Pemangkasan

RRI.CO.ID, Purbalingga - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga memastikan bantuan operasional bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau panti asuhan tetap aman. Meskipun saat ini pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, alokasi total sekitar Rp700 juta setiap tahunnya untuk panti asuhan dipastikan tidak akan terimbas pemangkasan.

Program ini merupakan salah satu prioritas utama Bupati Purbalingga, sehingga masuk dalam salah satu program prioritas sehingga tidak terdampak kebijakan refocusing.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsospermasdesp3a) Kabupaten Purbalingga, Lindhawati, menjelaskan bahwa setiap panti asuhan yang terdaftar menerima alokasi dana sebesar Rp20 juta per tahun.

"Program ini berjalan sejak tahun 2018, dan jika dibandingkan dengan tahun 2025 lalu, nominal anggaran yang dialokasikan tahun ini masih sama, meski pemkab merefokusing anggaran untuk berbagai sektor lain, pos anggaran untuk panti asuhan ini tetap aman dari pemotongan," terangnya Senin ( 27/7/2026).

Lindhawati menegaskan, bantuan operasional ini hanya diperuntukkan bagi panti asuhan atau LKS yang statusnya sudah terdaftar secara resmi di DinsospermasdesP3A. Ia menyebutkan, saat ini, tercatat ada 35 panti sosial di Purbalingga yang menerima manfaat tersebut.

Lindhawati menambahkan, tidak hanya membantu biaya operasional senilai Rp20 juta per tahun, Pemkab Purbalingga juga memberikan perhatian lebih pada kebutuhan pokok panti asuhan, dengan menyalurkan menyalurkan bantuan permakanan.

"Bantuan permakanan itu berupa komoditas pangan pokok, seperti beras, telur dan minyak goreng setahun sekali," imbuhnya.

"Melalui bantuan anggaran dan logistik ini, Pemkab Purbalingga berharap operasional 35 panti asuhan dapat membantu kesejahteraan anak-anak dan warga binaan sosial di dalamnya," pungkasnya.