RRI.CO.ID, Banyumas – Sharing Session Teknik Penerjemahan di Lingkungan Pemerintahan digelar Fakultas Ilmu Budaya dan Komunikasi (FIBK) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) pada Kamis (16/7/2026) di Ruang K.VII.8, Lantai 7 Gedung AR. Fakhruddin UMP. Mahasiswa dikenalkan mengenai praktik penerjemahan di lingkungan pemerintahan oleh Tim Penerjemah Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sharing session tersebut menghadirkan Penerjemah Ahli Utama Kementerian Sekretariat Negara RI, Troeno Marayoga, S.H., LL.M., didampingi Anindya Putri Novitasari, S.IP., Estu Widyamurti, S.Hum., M.Si., Galuh Wicaksono Hidayat, S.Hum., dan Bayu Dwi Otista, A.Md. Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa Program Studi Sastra Inggris dan sivitas akademika FIBK UMP tersebut berlangsung interaktif melalui penyampaian materi dan dilanjutkan dengan diskusi bersama peserta.

Dekan FIBK UMP, Dr. Widya Nirmalawati, S.S., M.A., menyampaikan bahwa kehadiran tim dari Kementerian Sekretariat Negara RI memberikan pengalaman belajar yang tidak dapat diperoleh hanya dari bangku perkuliahan. Selain mengenalkan tugas dan ruang lingkup profesi penerjemah pemerintah, kunjungan tersebut juga membuka peluang kerja sama antara kedua institusi dalam bentuk magang, kunjungan akademik, maupun pengembangan program lainnya.

"Hari ini kami kedatangan tamu dari Kementerian Sekretariat Negara yang kemudian berkunjung ke Fakultas Ilmu Budaya dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Alhamdulillah kami memperoleh wawasan yang luas tentang profesi penerjemahan dan bagaimana proses penerjemahan di Keenterian Sekretariat Negara. Kami juga mendapatkan banyak informasi mengenai peluang magang, kesempatan mengunjungi kementerian, serta peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan ke depannya," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Troeno Marayoga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya Kementerian Sekretariat Negara RI untuk memperluas pemahaman mahasiswa mengenai keberadaan profesi penerjemah pemerintah. Ia menilai kebutuhan akan tenaga penerjemah di instansi pemerintah masih cukup tinggi, sementara jumlah sumber daya manusia yang tersedia belum memadai sehingga regenerasi menjadi hal yang penting.

"Kami ingin memperkenalkan bahwa di kementerian dan berbagai instansi pusat terdapat profesi penerjemah pemerintah. Tugasnya sangat luas, mulai dari menerjemahkan peraturan perundang-undangan, website, berbagai dokumen resmi, hingga menjadi interpreter bagi Presiden, menteri, maupun pejabat negara lainnya. Semoga ini dapat membuka wawasan adik-adik mahasiswa mengenai salah satu pilihan karier setelah lulus," ujar Troeno

Troeno juga menekankan bahwa penerjemah pemerintah memegang tanggung jawab besar dalam menjaga kerahasiaan dokumen negara. Karena itu, menurutnya, penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) maupun jasa penerjemah di luar pemerintah tidak dapat diterapkan untuk seluruh jenis dokumen.

"Dalam pekerjaan kami sering menangani naskah yang bersifat rahasia sehingga tidak bisa begitu saja diserahkan kepada AI ataupun penerjemah swasta. Karena sifatnya sangat rahasia, dokumen tersebut harus ditangani oleh penerjemah pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab khusus," tuturnya.

Melalui kegiatan ini, FIBK UMP berharap mahasiswa semakin mengenal peluang karier di bidang penerjemahan, khususnya pada sektor pemerintahan. Di sisi lain, pertemuan tersebut diharapkan menjadi titik awal terbangunnya kemitraan yang lebih erat antara Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Kementerian Sekretariat Negara RI dalam mendukung pendidikan, program magang, serta pengembangan kompetensi di bidang kebahasaan.