RRI.CO.ID, Banyumas - Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman, Slamet Rosyadi, menilai bahwa standar pelayanan yang diterapkan untuk kelompok anak dan perempuan menjadi isu penting dan perlu mendapat perhatian.

Menurutnya, anak dan perempuan termasuk dalam kelompok rentan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, agar kebutuhan-kebutuhan dari anak dan perempuan bisa dilayani secara efektif oleh dinas sosial.

“Terkait dengan standar pelayanan, khususnya tadi, anak dan perempuan. Ini menjadi sangat penting karena anak dan perempuan termasuk kelompok rentan yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah,” ujar slamet saat di wawancarai oleh RRI, Kamis (9/7/26).

Dari sudut pandang akademisi, Slamet menilai bahwa pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas, khususnya oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Densus P3A), sudah berjalan dengan cukup baik. Ia pun menjelaskan bahwa dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah dinas di lingkungan Pemkab Banyumas tengah menyelenggarakan forum diskusi publik terkait hal tersebut.

“Kalau saya lihat, pelayanan publik di Kabupaten Banyumas sudah cukup baik ya, apalagi pada minggu-minggu ini semua dinas sedang menyelenggarakan forum diskusi publik terkait dengan standar pelayanan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyusunan standar pelayanan menjadi hal krusial agar bisa segera dimaanfaatkan untuk kelompok anak dan perempuan yang menjadi sasaran dari pelayanan publik di Kabupaten Banyumas.

“Penyelesaian standar pelayanan menjadi sangat penting karena memastikan bahwa pelayanan itu bisa dinikmati oleh kelompok target yang memang menjadi sasaran dari pelayanan publik Kabupaten Banyumas,” ujar slamet

Lebih lanjut, slamet mengatakan, adanya kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan instansi Pendidikan, termasuk Unsoed, dalam menjalankan pelayanan sosial kepada masyarakat. Ia menilai, kompleksitas persoalan terkait pelayanan publik mengharuskan adanya kolaborasi lintas lembaga.

“Banyak kolaborasi yang dilakukan, karena bagamaimanapun juga, persoalan-persoalan tentang pelayanan publik sangat kompleks, sehingga tidak bisa dilakukan sendirian oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. Jadi kita berkolaborasi dengan Pemkab,” ujarnya. (isy)