555 Mahasiswa Unsoed KKN di Purbalingga

  • 08 Jul 2026 13:48 WIB
  •  Purwokerto

RRI.CO.ID, Purbalingga- Sebanyak 555 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) resmi diterjunkan ke Kabupaten Purbalingga untuk mengabdi di tengah masyarakat selama 35 hari, mulai 8 Juli hingga 11 Agustus 2026. Mereka akan menjalankan berbagai program pemberdayaan di 47 desa yang tersebar di empat kecamatan, dengan fokus memperkuat potensi desa sebagai bagian dari percepatan pengentasan kemiskinan.

Seremoni penerimaan mahasiswa KKN berlangsung di OR Graha Adiguna, Rabu (8/7/2026), dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga, pimpinan Unsoed, serta para camat dari wilayah lokasi KKN.

Mewakili Unsoed, Dekan Fakultas Teknik, Prof. Dr. Eng. Agus Maryoto, ST., MT., secara resmi menyerahkan 555 mahasiswa kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Ia menjelaskan, KKN periode Juli–Agustus 2026 mengusung tema "Peningkatan Resiliensi Desa di Tengah Krisis Global: Kolaborasi Pengoptimalan Potensi Desa untuk Mengatasi Kemiskinan."

Dari total 3.760 mahasiswa yang diterjunkan Unsoed ke berbagai daerah, sebanyak 555 mahasiswa ditempatkan di Kabupaten Purbalingga. Mereka akan bertugas di 13 desa di Kecamatan Karanganyar, 11 desa di Karangmoncol, 11 desa di Kertanegara, serta 12 desa di Kecamatan Rembang.

Agus menegaskan, kehadiran mahasiswa KKN tidak cukup hanya menjalankan program kerja yang bersifat seremonial. Lebih dari itu, mahasiswa diharapkan menjadi mitra masyarakat yang mampu menghadirkan inovasi dan solusi atas persoalan di desa.

"Kehadiran KKN di masyarakat tidak hanya sebagai pelaksana program kerja, tetapi menjadi mitra yang mampu menghadirkan gagasan, inovasi, solusi nyata, serta memberikan dampak positif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga," ujarnya.

Ia menambahkan, program KKN tahun ini difokuskan pada lima bidang utama, yakni penguatan ekonomi desa melalui pendampingan UMKM dan BUMDes, pemberdayaan lingkungan, peningkatan kesehatan, pendidikan, serta tata kelola pemerintahan desa.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga meminta agar pelaksanaan KKN benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, Siswanto, SPt., MSi., yang mewakili Bupati Purbalingga, menegaskan bahwa KKN harus menghasilkan perubahan nyata, bukan sekadar menjalankan kegiatan rutin.

"Saya ingin KKN ini memberikan dampak, bukan sekadar melaksanakan program lalu selesai tanpa hasil yang dirasakan masyarakat. Itu salah satu syarat saya menerima KKN Unsoed," tegasnya.

Menurut Siswanto, setiap kelompok KKN harus memiliki sasaran yang jelas, mulai dari target, tahapan intervensi, hingga indikator keberhasilan yang dapat diukur. Dengan demikian, capaian program dapat dievaluasi secara objektif dan menjadi bagian dari penilaian akademik mahasiswa.

Ia juga berharap program KKN memiliki kesinambungan antartahun sehingga dampaknya tidak berhenti setelah mahasiswa kembali ke kampus.

"Kalau bisa ada milestone yang jelas, mulai dari mana dan akan selesai di mana dalam beberapa tahun. Program KKN sebelumnya, sekarang, dan berikutnya saling melanjutkan sehingga dampaknya benar-benar terasa," katanya.

Siswanto menambahkan, tantangan terbesar Purbalingga saat ini masih berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui bantuan sosial, tetapi memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk perubahan pola pikir masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan ekonomi desa.

Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan meluncurkan Gerakan Purbalingga Gotong Royong yang melibatkan dunia usaha melalui program CSR/TJSL, lembaga filantropi, kalangan akademisi, serta masyarakat. Program KKN Unsoed diharapkan menjadi bagian penting dari gerakan tersebut.

Dari 47 desa lokasi KKN, terdapat tujuh desa yang menjadi lokus prioritas intervensi kemiskinan. Pemerintah berharap sinergi antara mahasiswa, pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan mampu menghadirkan solusi yang berkelanjutan sehingga upaya pengentasan kemiskinan di Purbalingga dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....