Nusakambangan Jadi Model Ketahanan Pangan dan Pembinaan WBP

RRI.CO.ID, Cilacap: Program ketahanan pangan yang dikembangkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) di Pulau Nusakambangan mendapat apresiasi dari Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto. Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Sabtu (20/6/2026).

Dalam kunjungan yang didampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto tersebut, rombongan meninjau langsung berbagai sektor pembinaan dan ketahanan pangan yang dikelola di lingkungan pemasyarakatan. Mulai dari pertanian, peternakan, perikanan hingga balai latihan kerja bagi warga binaan.

Titiek Soeharto mengaku terkesan melihat perubahan kawasan Nusakambangan yang selama ini dikenal sebagai lokasi lembaga pemasyarakatan menjadi pusat pengembangan ketahanan pangan yang produktif.

Menurutnya, lahan-lahan yang sebelumnya tidak produktif kini mampu menghasilkan berbagai komoditas strategis seperti padi, anggur, ayam petelur, udang vaname hingga budidaya ikan sidat.

"Hari ini kami melihat langsung bagaimana lahan yang sebelumnya tidak produktif dapat disulap menjadi lahan yang produktif. Ada padi, anggur, peternakan ayam, budidaya udang hingga sidat. Ini merupakan langkah luar biasa yang patut diapresiasi dan dapat menjadi contoh bagi daerah maupun instansi lain," ujar Titiek.

Ia menilai keberhasilan tersebut menunjukkan besarnya potensi Indonesia dalam mendukung program swasembada pangan apabila dikelola secara serius, terencana, dan inovatif.

Selain menghasilkan komoditas pangan, program tersebut juga dinilai memiliki nilai sosial yang tinggi karena melibatkan warga binaan dalam kegiatan produksi sekaligus pelatihan keterampilan kerja.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pengembangan kawasan ketahanan pangan Nusakambangan merupakan bagian dari upaya optimalisasi aset negara yang dimiliki Kementerian Imipas.

Program tersebut juga menjadi sarana pembinaan kemandirian bagi warga binaan agar memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat.

"Kami berterima kasih atas apresiasi dan masukan dari Komisi IV DPR RI. Berbagai evaluasi dan arahan yang diberikan akan menjadi bahan penyempurnaan program agar manfaatnya semakin luas, baik bagi warga binaan maupun masyarakat," kata Agus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, Mardi Santoso, menambahkan keberhasilan pengembangan kawasan produktif di Nusakambangan merupakan hasil komitmen jajaran pemasyarakatan dalam mendukung program pemerintah sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan.

Menurutnya, berbagai kegiatan produktif yang dikembangkan tidak hanya berkontribusi pada ketahanan pangan, tetapi juga menjadi media pembelajaran keterampilan dan kewirausahaan bagi warga binaan.

"Program yang dikembangkan di Nusakambangan tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan pangan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan kemandirian bagi warga binaan agar memiliki keterampilan dan bekal ketika kembali ke masyarakat," ujar Mardi.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga meninjau sejumlah fasilitas pembinaan kemandirian, di antaranya workshop produksi batako dan paving block berbahan Fly Ash Bottom Ash (FABA), balai latihan kerja konveksi, pengolahan pupuk organik, budidaya ikan sidat, tambak udang vaname, peternakan sapi, domba, ayam petelur, bebek petelur, hingga pengembangan UMKM warga binaan.

Salah satu lokasi yang menarik perhatian rombongan adalah peternakan ayam petelur di Lapas Terbuka Nusakambangan. Titiek Soeharto bahkan ikut memanen telur secara langsung dan mengapresiasi keberhasilan budidaya unggas yang mampu menghasilkan ribuan butir telur setiap hari.

Saat ini kawasan ketahanan pangan Nusakambangan telah berkembang menjadi model pembinaan produktif yang tidak hanya mendukung kebutuhan pangan internal pemasyarakatan, tetapi juga memberikan kontribusi bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Transformasi Nusakambangan menjadi pusat ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian tersebut menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan dapat berperan lebih luas, tidak hanya sebagai tempat pembinaan, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan negara.