RRI.CO.ID, Purbalingga - Persoalan ketidaktepatan data masih menjadi pekerjaan rumah ( PR ) bagi kabupaten Purbalingga, hal ini dilihat dari masih ditemukan warga yang seharusnya masuk dalam data penerima bantuan tetapi belum tercatat, sementara ada pula warga yang kondisinya sudah mampu namun masih masuk dalam data penerima bantuan.

Hal tersebut dikatakan Sekda Purbalingga Herni Sulasti yang menuturkan bahwa data yang mutakhir dan sesuai kondisi lapangan dinilai penting agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

"Oleh karenanya, Pemkab Purbalingga terus mendorong desa dan kelurahan sebagai garda terdepan massif mengusulkan membenahi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar semakin akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program sosial dan ekonomi masyarakat," ucapnya.

Sekda Herni juga meminta proses pendataan dilakukan secara objektif dan tidak dipengaruhi kedekatan pribadi maupun hubungan tertentu."Pemerintah desa dan kelurahan diminta aktif memperbarui data masyarakat, termasuk perubahan kondisi ekonomi, kelahiran, kematian, maupun perpindahan penduduk," terangnya.

Sekda Herni kembali menegaskan, penguatan kualitas DTSEN menjadi langkah strategis agar program-program pemerintah benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu.