Perlinsos Digital Hadir di Banyumas, Dinsos P3A Dorong Bansos Lebih Tepat Sasaran

RRI.CO.ID, Banyumas: Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinsos P3A mulai mempersiapkan penerapan Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) sebagai upaya memperkuat ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos). Program ini menjadi bagian dari digitalisasi layanan bansos yang diharapkan mampu mempercepat proses verifikasi calon penerima bantuan secara lebih transparan dan akurat.

Hal tersebut disampaikan Operator Layanan Operasional Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Banyumas, Naufal Alim Raffi. Ia mengatakan Banyumas saat ini menjadi wilayah perluasan piloting project Digitalisasi Bansos dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah setelah sebelumnya diterapkan di Kabupaten Banyuwangi.

“Perlindungan Sosial Digital ini merupakan aplikasi untuk digitalisasi bansos. Banyumas tahun ini menjadi piloting project perluasan. Sebelumnya sudah diterapkan di Banyuwangi,” ujarnya.

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat nantinya dapat melakukan akses secara mandiri maupun melalui bantuan agen yang disiapkan pemerintah daerah. Agen akan membantu proses registrasi warga, baik bagi penerima bansos maupun masyarakat yang merasa layak namun belum mendapatkan bantuan.

Berbeda dengan sistem sebelumnya yang mengharuskan masyarakat menunggu hasil verifikasi dari pusat, Perlinsos Digital memungkinkan hasil kelayakan penerima bantuan muncul secara langsung di aplikasi. Sistem akan melakukan penyandingan data dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memeriksa kondisi sosial ekonomi warga, termasuk kepemilikan aset.

“Kalau nanti sistem ini diterapkan, hasilnya bisa langsung terlihat apakah seseorang layak atau tidak diusulkan sebagai penerima bansos,” katanya.

Menurut Naufal, pemanfaatan teknologi digital sebenarnya telah berjalan dalam pengolahan data bansos nasional. Kementerian Sosial selama ini telah menyandingkan data dengan sejumlah kementerian lain untuk mengetahui kondisi pekerjaan, pendapatan, hingga indikator kesejahteraan penerima bantuan.

Meski demikian, Banyumas masih menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasi awal Perlinsos Digital. Saat ini, Dinsos P3A tengah fokus pada pembekalan calon agen yang akan membantu registrasi masyarakat di lapangan.

Selain itu, penguatan kualitas pengolahan data di tingkat desa dan kelurahan juga menjadi perhatian utama. “Karena sumber data awal berasal dari desa dan kelurahan, maka penguatan keaktifan pendataan di tingkat bawah sangat penting,” katanya kembali.

Untuk masyarakat yang ingin mengecek status bantuan sosial secara mandiri, Naufal menjelaskan sebenarnya layanan serupa telah tersedia melalui aplikasi Cek Bansos. Namun dalam Perlinsos Digital nantinya, warga diwajibkan memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk masuk ke sistem.

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat melakukan pendaftaran mandiri dan langsung mengetahui status kelayakan sebagai penerima bantuan tanpa harus menunggu proses panjang seperti sebelumnya. Pemkab Banyumas menargetkan seluruh masyarakat dapat terdata dalam sistem, meski prioritas utama diberikan kepada penerima bansos dan warga miskin yang belum mendapatkan bantuan.

Dinsos P3A Banyumas juga mengingatkan masyarakat agar memberikan data secara jujur saat proses registrasi berlangsung. Keakuratan informasi yang disampaikan akan memengaruhi penilaian tingkat kesejahteraan dan peluang menerima bantuan sosial.

“Ketika pendataan, masyarakat diminta menyampaikan kondisi apa adanya, tidak dilebihkan ataupun dikurangi. Karena data tersebut akan menentukan peringkat kesejahteraan dan kelayakan menerima bantuan,” ujarnya.